HEADLINE: Kasus COVID-19 Mulai Menurun, Indonesia Siapkan Skenario dari Pandemi ke Endemi?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bisar Pandjaitan pun menyadari, sejumlah negara sudah mulai bertransisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Meski demikian, menurutnya Indonesia tak perlu latah ikut melakukan hal tersebut.

"Meskipun, beberapa negara lain sudah mulai memberlakukan kebijakan pelonggaran untuk transisi ke endemi seperti Inggris, Denmark hingga Singapura. Namun, kita tidaklah perlu latah ikut-ikutan seperti negara tersebut," jelas Luhut dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (21/2/2022).

Menurut dia, Indonesia akan melakukan transisi menuju endemi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Selain itu, proses transisi yang dilakukan Indonesia akan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi dan sosial budaya, serta menerapkan prinsip kehati-hatian.

Luhut mengatakan pemerintah menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan indikator.

Misalnya, tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi, tingkat kasus COVID-19 yang rendah berdasarkan indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hingga kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveilans aktif.

"Selain itu pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten," jelas Luhut.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun disebut tak mau tergesa-gesa mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi, meski beberapa indikator pengendalian virus corona menunjukkan perbaikan.

Adapun keputusan yang diambil nantinya akan berdasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.

"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Bapak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dikutip dari siaran persnya, Rabu (2/3/2022).

"Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," sambungnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, untuk masuk ke fase endemi masih panjang, bahkan harus terlebih dahulu masuk fase pra endemi. Indonesia dapat dinyatakan masuk pada fase pra endemi saat kasus COVID-19 dapat terkendali secara konsisten. 

"Kita jangan dulu berbicara masuk fase endemi, (sekarang yang penting) bagaimana pandemi terkendali, baru masuk ke pra endemi, setelah itu baru dinyatakan endemi," kata Nadia di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, Selasa (1/3/2022).

“Kami juga sedang menyusun indikator pandemi terkendali, pra endemi, dan endemi. Misalnya, laju penularan di bawah 1, kematian kurang dari 3 persen (dari total kasus), serta kabupaten/kota semua PPKM Level 1," dia menambahkan.

Pra endemi COVID-19 adalah kondisi saat angka penularan viurs SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dapat terus ditekan. Komponen dasar yang digunakan bersumber dari panduan WHO terhadap penilaian level penularan, yang mana transmisi Level 1 diukur minimal 20 per 100.000 penduduk, jumlah hospitalisasi 5 per 100.000 penduduk, dan jumlah kematian 1 per 100.000 penduduk.

Kondisi laju penularan sangat rendah pernah dirasakan Indonesia dalam kurun waktu September hingga Desember 2021. Untuk menuju endemi butuh waktu lebih panjang dalam kategori, apakah Indonesia sudah menuju ke arah endemi.

"Saat ini, kita sedang bersiap-siap mengendalikan pandemi dulu, yang penting bagaimana laju penularan terus menerus ditekan dalam kurun tertentu, sebab ada ancaman mutasi virus," kata wanita yang juga menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes.   

"Kunci utamanya, vaksinasi untuk proteksi menekan laju penularan kurang dari satu kasus. Cakupan vaksinasi harus luas, selain luas juga punya efikasi tinggi, makanya vaksinasi booster dipercepat dan perlindungan kelompok rentan dilakukan demi mencegah orang sakit,” Nadia menambahkan.

Memulai masa transisi atau masuk pra endemi, kata Nadia, Pemerintah mulai melakukan pelonggaran mobilitas penduduk secara bertahap. 

"Pemerintah tidak langsung mencabut, tidak menggunakan masker lagi. Perlu dilihat, dari sisi kesehatan masyarakat, surveilans, fasilitas kesehatannya, ini pertimbangan perubahan dari pandemi terkendali dan pra endemi, disesuaikan kondisi yang ada," ujarnya.

Dalam membuat kebijakan di masa transisi, Pemerintah juga tidak terburu-buru untuk menyatakan endemi walaupun protokol endemi sudah disiapkan. Upaya yang dilakukan sekarang adalah mengamati tren kesehatan dunia, bukan hanya aspek kesehatan, melainkan juga menyusun dan mematangkan peta jalan (road map) menuju endemi.

Demi menuju transisi masyarakat aman COVID-19, menurut Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, seluruh elemen masyarakat mau tak mau harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan. 

“Sesuai prediksi para ahli, pandemi akan berlangsung lama, tidak ada yang tahu berapa lama, sehingga kita harus dapat beradaptasi agar tetap bisa hidup secara produktif, dan menjaga sistem kesehatan kita agar selalu kuat dan menjaga roda perekonomian agar terus berjalan,” kata Budi Gunadi saat acara Economy and Environment: Towards a Revolutionary Future, Kamis (24/2/2022).

“Masyarakat harus terus diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus disesuaikan dengan perubahan situasi pandemi di masing-masing wilayah," Menkes menambahkan.

Perjalanan dua tahun pandemi COVID-19, lanjut Budi Gunadi, Indonesia didera dua puncak gelombang kasus COVID-19. Puncak tertinggi itu terjadi pada bulan Juni dan Juli 2021.

Kementerian Kesehatan konsisten menerapkan empat strategi untuk menangani pandemi COVID-19, termasuk varian Omicron.

“Strategi pertama adalah strategi protokol kesehatan. Strategi kedua, strategi surveilans atau 3T. Strategi ketiga, vaksinasi dan strategi keempat adalah strategi terapeutik atau perawatan,” pungkas Menkes.

Upaya-upaya percepatan vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan di antaranya, meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, TNI Polri, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan unsur-unsur lainnya, baik pelaksanaan program vaksinasi, identifikasi sasaran yang belum mendapatkan vaksin, serta edukasi kepada masyarakat.

Direktur Pascasarjana Universitas YARSI sekaligus eks Direktur Penyakit Menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama pun mengungkapkan, sebenarnya cukup sulit untuk mengetahui kapan suatu negara bisa mengubah status pandeminya menjadi endemi.

"Kalau tentang berapa lama maka tidak ada yang dapat memastikan kapan dunia akan berhenti pandemi, dan juga sulit menentukan kapan suatu negara manapun akan jadi endemi," ujar Tjandra pada Health Liputan6.com, Rabu (2/3/2022).

Menurut Tjandra, akan lebih baik apabila Indonesia tetap mengikuti pergerakan data epidemiologi dan melakukan upaya maksimal untuk mendorong rencana tersebut.

Beberapa negara memang dapat saja menyatakan bahwa mereka telah masuk pada masa endemi. Namun Tjandra menjelaskan, hal tersebut pun bukan berarti pandemi telah sepenuhnya selesai.

"Masing-masing negara dapat saja membuat pernyataan bahwa mereka sudah dapat mengendalikan wabah COVID-19, atau sudah masuk dalam fase endemi," kata Tjandra.

"Tetapi, pernyataan satu dua atau bahkan beberapa negara bahwa negara mereka sudah endemi sama sekali tidak berarti pandemi sudah selesai," tambahnya.

Tjandra juga menuturkan kriteria apa saja yang dapat menjadi penentu dalam perubahan pandemi COVID-19 menjadi endemi. Berikut di antaranya angka kepositifan (positivity rate), angka reproduksi efektif, jumlah kasus rendah, jumlah kematian rendah, fasilitas pelayanan kesehatan sepenuhnya siap.

"Untuk situasi COVID-19 sudah terkendali maka salah satunya adalah angka kepositifan di bawah lima persen," ujar Tjandra.

Sehingga meski pada Sabtu, 26 Februari 2022 lalu angka positivity rate telah menurun menjadi 15,91 persen, angka tersebut pun masih jauh di atas batas 5 persen.

"Tahun yang lalu angka kepositifan kita sudah sempat cukup lama di bawah 5 persen dan angka reproduksi juga pernah di bawah 1, tapi dengan serangan Omicron maka angka kepositifan dan angka reproduksi naik lagi seperti sekarang ini," kata Tjandra.

Indikator lainnya yang menjadi penentu adalah angka reproduksi efektif (effective reproduction number) sendiri yang harus di bawah 1.

Beberapa pihak menyebut bahwa angka reproduksi Indonesia masih di atas 1, bahkan ada yang melaporkan sebanyak 1.161. Begitupun dengan angka kematian dan jumlah pasien.

"Angka jumlah pasien dan kematian juga harus ditekan rendah, serta pelayanan kesehatan akan selalu siaga menghadapi kemungkinan kenaikan kasus," ujar Tjandra.

"Tentu kita juga amat perlu mewaspadai kemungkinan varian baru COVID-19 di dunia, sesuatu yang tidak terlalu mudah memprediksinya," tambahnya.

Epidemiolog yang juga praktisi global health security Dicky Budiman mengatakan bahwa apa yang masyarakat sebut dengan pandemi tertulis dalam International Health Regulation sebagai Public Health Emergency International Concern (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan masyarakat global yang menjadi perhatian dunia.

"PHEIC itu kita kenal populernya pandemi, suatu kondisi ketika ada penyakit yang menyebar secara global," kata Dicky.

Hanya World Health Organization (WHO) yang bisa menetapkan dan mencabut status PHEIC. Hingga sekarang WHO belum mencabut status tersebut. Itu artinya negara yang terikat dan terlibat pada International Health Regulation harus mengikuti bahwa saat ini dalam kondisi PHEIC COVID-19.

"Jadi, kalau Indonesia atau negara lain mau mengubah status pandemi jadi endemi, epidemi atau bahkan enggak ada pandemi sama sekali, ya berlakukanya di situ saja (di negara tersebut)," kata Dicky.

Terkait beberapa negara yang sudah mulai mengarahkan pandemi menuju endemi, Dicky menilai itu suatu arah yang pesimistis.

"Kalau negara-negara mengarahkan ke endemi, menurut saya itu sudah patah arang duluan," kata Dicky.

Endemi berarti suatu penyakit tidak akan hilang, tidak bisa benar-benar dikendalikan atau tidak bisa kasusnya nol.

"Menurut saya jangan begitu, ya. Itu pesimis. Endemi itu berbahaya. Seperti malaria, penyakitnya terus ada," jelas Dicky lewat pesan suara ke Health-Liputa6.com pada Rabu (2/3/2022).

Dicky menjelaskan ketika nanti WHO mencabut status pandemi COVID-19, maka akan ada tiga kemungkinan status dalam sebuah negara yakni ada yang mengalami endemi, epidemi dan sporadis atau terkendali. Dicky berharap negara-negara mengarah pada kasus COVID-19 terkendali yang artinya tidak ada kasus dalam satu atau dua bulan dan seterusnya.

Sementara itu bila epidemi adalah suatu kondisi ketika muncul ledakan kasus beberapa kali dalam setahun seperti muncul gelombang-gelombang kasus. Di antara gelombang tersebut ada kasus tapi terkendali.

Lalu, terakhir adalah endemi, suatu kondisi di mana kasus selalu ada kasus serta ada beberapa kesepakan standar mengenai definisi endemi. Seperti berapa kasus kematian, angka hunian rumah sakit, positivity rate yang masuk dalam kategori status endemi.

"Itu endemi, ada standar yang ditetapkan. Nanti pun gilirannya WHO akan memberikan rujukan yang disebut endemi berapa tapi sebuah negara juga bisa membuat rujukan," kata dia.

Berbicara mengenai status pandemi atau endemi Dicky mengatakan untuk mengikuti WHO. Pada gilirannya nanti akan tiba pencabutan status PHEIC.

Diprediksi potensi status pandemi bakal dicabut WHO pada akhir 2022 atau paling lambat di awal 2023. "Itu prediksi optimis saat ini," katanya.

Dia menduga tampaknya prediksi itu sesuai rencana karena salah satu dasar perubahan status adalah 70 persen populasi dunia sudah divaksin dua dosis hingga akhir tahun nanti. Indonesia menargetkan 70 persen populasi dapat vaksinasi lengkap sebelum bulan Ramadan tahun ini.

Menanti perubahan status, Dicky menekankan agar Indonesia mempersiapkan pondasinya. "Yang paling penting pondasinya, mulai dari cakupan vaksinasi hingga temuan kasus, itu yang penting."