Dua Tahun COVID-19, Kesenjangan Gender Makin Melebar

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya mendorong pengarusutamaan gender dalam semua aspek pembangunan di setiap lapisan masyarakat.

“Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang, penghapusan kekerasan berbasis gender, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan, dan penguatan kelembagaan, jaringan pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan daerah.”

Lebih lanjut, pihak Bintang telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender di Indonesia. Sejak 2019, KemenPPPA telah mendirikan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Ini sebagai upaya mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi di tempat kerja, termasuk kekerasan berbasis gender.

Selain itu, pemerintah juga memastikan perempuan memiliki akses terhadap produk keuangan, seperti tabungan, modal, kredit untuk Usaha Kecil dan Mikro, asuransi, hingga investasi melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan pada Juni 2020.

Di tingkat desa, upaya yang dilakukan adalah membangun Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Pembangunan ini dilakukan dengan kerja sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta organisasi masyarakat sipil.

Chair Women W20 Hadriani Uli Silalahi mengatakan, W20 sebagai engagement group G20 berkomitmen untuk terus mempromosikan berbagai isu lintas sektoral sebagai upaya peningkatan kesetaraan gender. Isu-isu yang dimaksud termasuk ketenagakerjaan, keuangan, transformasi digital, dan lain sebagainya.

“Kami mengharapkan adanya komitmen dari para pemilik bisnis, asosiasi, dan pemerintah terkait pengarusutamaan gender, termasuk pengadaan publik. Kami menggarisbawahi, isu lingkungan, kebijakan, dan kompetisi merupakan hal yang penting,” kata Uli.

“Tetapi meningkatkan kapasitas perempuan juga penting untuk dilakukan. Ke depannya, kami berharap dapat menciptakan kolaborasi yang memberikan aksi nyata untuk memberdayakan perempuan Indonesia,” tambahnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin menyampaikan, gender-responsive public procurement saat ini sedang dirintis dengan melibatkan seluruh stakeholders, termasuk dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).