Kantongi Fatwa Halal MUI, Stok Sinovac untuk Vaksin Booster Mencukupi

Terkait program vaksinasi COVID-19, Pemerintah berhasil menyediakan enam regimen vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa regimen vaksin COVID-19 tersebut terdiri dari vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, dan Sinopharm.

"Enam regimen vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan POM, yang mana ini memungkinkan masyarakat untuk segera bisa menyesuaikan berbagai kondisi kesehatannya dengan berbagai jenis vaksin yang tersedia," kata Nadia.

Regimen vaksin COVID-19 di atas diperoleh Indonesia diperoleh dengan berbagai macam skema, baik melalui pembelian langsung, kerja sama bilateral dan multilateral, skema hibah, dan COVAX  Facility.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka menyegerakan kecukupan stok vaksin COVID-19 untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan peruntukannya.

"Tentunya upaya yang dilakukan dengan berbagai skema tadi agar masyarakat Indonesia segera mengakses vaksinasi supaya tingkat fatalitas atau kematian bisa kita tekan serendah mungkin," ujar Nadia.

Pemerintah bekerja keras mengoptimalisasi dosis vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat. Agar stok vaksin yang tersedia dapat digunakan sebelum mencapai tenggat kedaluwarsa.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan, upaya optimalisasi pada bulan Februari 2022 sekitar lebih dari empat juta dosis vaksin COVID-19 berhasil digunakan sebelum kedaluwarsa.

Kunci utama memaksimalkan penggunaan vaksin yang sudah tersedia adalah perencanaan yang baik yang melingkupi aspek logistik, tenaga vaksinator maupun redistribusi ke daerah lain yang membutuhkan. 

"Ke depannya dimohon agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar alokasi vaksin yang diberikan dapat lebih terukur dan akurat sesuai kemampuan daerah," kata Wiku menjawab pertanyaan Health Liputan6.com di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Selain itu, sisa dosis vaksin COVID-19 yang belum berhasil disuntikkan berhasil diurus perpanjangan kedaluwarsa. Namun, hal ini dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah melalui diskusi dengan pakar dan pabrikan obat secara mendalam.

Perihal stok vaksin COVID-19, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta pemerintah daerah tidak menyimpan lama stok vaksin COVID-19. Sebab, ada sebagian daerah yang menyuntikan vaksin setengah dari total dosis yang diterima.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah daerah tidak perlu menahan stok vaksin karena nanti akan diatur pengiriman untuk dosis selanjutnya.

“Jadi, kalau kita bisa bilang ini sebagai suntikan dosis pertama, maka lakukan sebagai suntikan dosis pertama semuanya. Kalau ini sebagai suntikan dosis kedua, maka lakukan sebagai suntikan dosis kedua semuanya," kata Budi Gunadi dalam Konferensi Pers Update Ketersediaan Vaksin di Jakarta, Selasa (24/8/2021).

"Semua manajemen stoknya dilakukan oleh pemerintah pusat," Budi menambahkan.

Selanjutnya, bagi daerah-daerah yang memang mengalami kekosongan stok vaksin COVID-19 bukan karena ditahan, vaksin akan dikirimkan ke provinsi.

"Dari provinsi mungkin butuh satu hari dua hari untuk sampai ke kabupaten/kota. Tapi ada juga vaksin yang tertahan sampai satu minggu dalam proses pendistribusiannya," Menkes melanjutkan.