Sukses

Menkes Budi Rencanakan Posyandu Jadi Lembaga yang Diakui Kemendagri

Posyandu direncanakan menjadi lembaga resmi yang diakui Kemendagri.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin membeberkan rencana supaya posyandu menjadi lembaga resmi yang diakui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Upaya ini sedang terus dibahas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Kemendagri.

Dalam mendorong peran posyandu, Kemenkes melakukan reaktivasi (mengaktifkan kembali) dan meredefinisi (merumuskan peran posyandu dari sudut pandang lain). Langkah redefinisi contohnya posyandu bisa menjalankan skrining kesehatan, sehingga bukan hanya untuk imunisasi saja.

"Posyandu kita sekarang jumlahnya 390.000. Di masa pandemi ini, keaktifan posyandu jauh menurun. Data yang kami terima, turunnya bisa sampai 70 persen, bahkan lebih," jelas Budi Gunadi saat Temu Media: Bulan Imunisasi Anak Nasional di Jakarta pada Kamis, 12 Mei 2022.

"Mereka tidak bisa melakukan aktivitas karena adanya COVID-19. Kita harapkan bisa mereaktivasi bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri, agar posyandu bisa segera mulai aktif kembali."

Untuk mereaktivasi posyandu, Budi Gunadi juga sudah mendiskusikan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan istrinya, Tri Suswati sebagai Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan (TP PKK).

"Kami juga sadar bahwa para kader posyandu ini kan banyak berhubungan dengan ibu-ibu PKK. Kami juga sudah bicara dengan Pak Mendagri dan Ibu Mendagri sebagai Kepala PKK untuk Seluruh Indonesia ya untuk bisa mereaktivasi posyandu ini," imbuhnya.

"Nanti bersama dengan Mendagri, kami sedang memformulasikan agar posyandu ini bisa jadi lebih resmi, sebagai salah satu lembaga resmi yang diakui oleh Kemendagri."

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Perkuat Jangkauan Posyandu

Pada transformasi sistem pelayanan kesehatan primer, Budi Gunadi Sadikin menekankan kembali reaktivasi dan redefinisikan aktivitas-aktivitas yang ada di posyandu.

Hal ini didorong dari permasalahan sulitnya pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan layanan kesehatan ke 80.000-an desa di 514 kabupaten kota di 34 provinsi.

"Kalau kita hanya mengandalkan puskesmas yang jumlahnya sekitar 10.000-an ya tidak akan cukup untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat kita. Kita perlu memperluas jangkauan layanan kesehatan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan," jelas Menkes Budi Gunadi.

"Yang sudah kami amati bahwa fasilitas kesehatan yang jumlahnya sekitar 300.000-an itu adalah posyandu. Posyandu ini kan ada sejak lama, sudah berjalan dengan baik, dan dikenal oleh masyarakat. Sudah dijalankan oleh kader-kader kita juga di seluruh pelosok Indonesia."

Oleh karena itu, program pilar transformasi layanan primer kesehatan adalah akan mereaktivasi dan meredefinisikan lagi posyandu agar bisa lebih sistematis dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

3 dari 4 halaman

Siapkan Kelengkapan Sarana Posyandu

Adanya reaktivasi dan redefinisi posyandu dinilai dapat memberikan layanan kesehatan standar di seluruh pelosok Indonesia. Kesiapan ini pun akan didukung sarana dan prasarana.

"Jadi, kami akan sampaikan ada 10 atau 20 pelayanan kesehatan primer yang bisa diberikan oleh posyandu. Kami akan pastikan sebelum posyandu memberikan pelayanan kesehatan ini, orangnya (sumber daya manusia) juga ada," Budi Gunadi Sadikin menerangkan.

"Fasilitasnya, sarana prasarana maupun alat-alatnya juga kita lengkapi. Dan salah satu kelebihannya adalah imunisasi. Karena imunisasi nasional akan sukses kalau didukung oleh seluruh kader kita yang ada di posyandu."

Dukungan peran posyandu juga dibutuhkan demi kesuksesan program imunisasi nasional.

"Kami tadi pagi baru bertemu dengan Bapak Mendagri Tito Karnavian untuk memastikan bahwa dukungan dari Kemendagri dan seluruh pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan untuk bisa menggerakkan posyandu, agar mendukung bulan imunisasi anak nasional ini," pungkas Menkes Budi Gunadi.

"Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu. Saya juga ingin secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) karena sekali lagi misi kami sama, yaitu untuk menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat."

4 dari 4 halaman

Garda Depan Pengendalian Stunting

Posyandu mempunyai peran dalam kesehatan anak. Salah satunya, sebagai garda depan mempercepat penurunan stunting. Posyandu dapat memantau Pertumbuhan Balita di antaranya, melalui penimbangan dan pengukuran serta pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Pemberian Kapsul Vitamin A, Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).

Kemudian upaya pendidikan gizi Ibu Balita, Minum Tablet Tambah Darah bersama untuk mengatasi Anemia pada Remaja Putri (50 anak), serta penyuluhan pada Kelas Ibu Hamil.

Mengutip situs resmi Kemenkes pada Januari 2022, balita perlu dipantau pertumbuhannya setiap bulan di posyandu. Selain itu, ibu balita perlu ingat bahwa balitanya harus mendapatkan kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus.

Para kader di posyandu juga memberi Penyuluhan PMBA yang diberikan di posyandu. Hasil dari penyuluhan ini harus dipraktikkan di rumah supaya balita mendapatkan asupan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga daya tahan tubuhnya menjadi lebih baik, dan anak jarang sakit supaya terhindar dari risiko stunting.

Tidak hanya kepada bayi dan balita, para ibu hamil dianjurkan untuk rutin mengikuti kelas ibu hamil agar ibu dan calon anak sehat serta terhindar dari risiko stunting.