Kasus COVID-19 dan Kematian Bertambah, Korea Utara Masih Tolak Bantuan

Sejak Sabtu, 14 Mei 2022, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut wabah itu sebagai "pergolakan besar" secara historis dan menyerukan pemerintah dan orang-orang untuk bekerja sama untuk menstabilkan negara.

Upaya tracing juga diintensifkan, dengan melibatkan sekitar 11.000 pejabat kesehatan, guru, dan mahasiswa kedokteran untuk memeriksa semua penduduk di seluruh negeri untuk menemukan dan merawat orang yang demam.

Saat itu KCNA melaporkan, lebih dari 1,3 juta orang telah terlibat dalam upaya untuk memeriksa dan merawat orang sakit. Mereka yang demam dan gejala abnormal lainnya dikarantina.

“Semua provinsi, kota, dan kabupaten di negara ini telah dikunci total, dan unit kerja, unit produksi, dan unit perumahan ditutup satu sama lain sejak pagi 12 Mei,” kata KCNA.

"Pemeriksaan yang ketat dan intensif terhadap orang-orang sedang dilakukan."

Sementara anggota Partai Buruh yang berkuasa mengunjungi apotek dan kantor manajemen obat-obatan untuk memeriksa pasokan obat, setelah Kim mengkritik distribusi obat-obatan yang tidak efektif.

“Mereka menyerukan untuk membuat aturan yang lebih ketat dalam menjaga dan menangani perbekalan kesehatan, dengan tetap menjaga prinsip mengutamakan permintaan dan kenyamanan masyarakat dalam perbekalan,” kata KCNA.

China dan Korea Selatan telah secara terbuka menawarkan untuk mengirim vaksin, obat-obatan dan tenaga kesehatan. Sayangnya, Korea Utara sejauh ini mengabaikan proposal tersebut di tengah hubungan yang dingin dengan Korea Selatan karena kebuntuan dalam negosiasi nuklir yang lebih besar antara Washington dan Pyongyang.

Padahal sebelumnya beberapa ahli mengira pujian Kim atas tanggapan pandemi China selama pertemuan virus pekan lalu menunjukkan bahwa Korea Utara akan lebih bersedia menerima bantuan dari sekutu utamanya.

Para ahli mengatakan satu-satunya bantuan luar yang realistis adalah menawarkan persediaan vaksin yang terbatas untuk mengurangi kematian di antara kelompok berisiko tinggi. Diantaranya vaksin untuk orang tua dan orang-orang dengan masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya, karena sudah terlambat untuk menghentikan penyebaran virus secara luas di seluruh populasi Korea Utara.

Korea Utara sebelumnya menolak dosis vaksin dari program berbagi COVAX global karena persyaratan melacak distribusi.

“Dengan negara yang belum memulai vaksinasi COVID-19, ada risiko virus dapat menyebar dengan cepat di antara massa kecuali dibatasi dengan tindakan segera dan tepat,” ujar Dr Poonam Khetrapal Singh, direktur regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Asia Tenggara, dalam sebuah pernyataan.

Ia mengatakan WHO siap memberikan dukungan teknis kepada Korea Utara untuk meningkatkan pengujian dan dengan obat-obatan esensial dan pasokan medis.

Amerika Serikat juga mengatakan prihatin dengan potensi dampak wabah pada warga Korea Utara, dan mendukung bantuan vaksin ke negara itu.

“Untuk tujuan ini, kami sangat mendukung dan mendorong upaya AS dan organisasi bantuan dan kesehatan internasional dalam upaya mencegah dan menahan penyebaran COVID-19 … dan untuk memberikan bentuk bantuan kemanusiaan lainnya kepada kelompok rentan di negara ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Liz Throssell, pada Selasa (17/5), mengatakan pihaknya "sangat khawatir" dengan dampak hak asasi manusia dari wabah Corona COVID-19 yang melanda Korea Utara.

Tak hanya itu, juga termasuk kebijakan lockdown atau penghentian kegiatan dan penutupan sebagian wilayah, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (19/5/2022).

Berbicara di Jenewa, Throssell mengatakan bahwa wabah di Korea Utara "mungkin berdampak buruk pada situasi hak asasi manusia di negara itu."

Throssell mengatakan hal ini karena Korea Utara tidak memiliki "program vaksinasi apapun" dan "memiliki infrastruktur layanan kesehatan yang sangat terbatas untuk menghadapi krisis semacam ini."

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah terbaru Korea Utara, termasuk isolasi dan pembatasan perjalanan "akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang bahkan sudah berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka."