Angka Kesakitan Lansia Turun 5 Tahun Terakhir, Tanda Pelayanan Kesehatan Membaik?

Progres implementeasi strategis program nasional kelanjutusiaan telah mencapai kondisi yang cukup menggembirakan. Sebanyak 17,5 persen kabupaten telah memiliki peraturan daerah (perda) terkait lansia.

"Ada 107.993 posyandu lansia,  62,8 persen puskesmas telah ramah lansia. Artinya , pelayanannya sudah bagus dan puskesmas ramah dalam pelayanan lansia, tapi hanya baru 9 persen rumah sakit memiliki layanan geriatri terpadu," Dante Saksono Harbuwono menambahkan.

"Ini adalah berbagai macam hal yang harus kita tingkatkan dan dicapai berdasarkan indikator dan implementasi strategi program (kelanjutusiaan)."

Layanan geriatri adalah layanan yang diberikan kepada pasien lanjut usia dengan mengkaji semua aspek kesehatan berupa pencegahan, diagnosis, pencegahan dan rehabilitasi. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pelayanan.

"Selanjutnya, ada 5,8 persen lansia yang sudah diperdayakan, 38 persen lansia sudah diskrining, dan 23,4 persen puskesmas bisa melakukan perawatan jangka panjang untuk lansia," kata Dante.

Presiden RI Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan pada 14 September 2021 silam.

Perpres ini terbentuk dilatarbelakangi oleh keperluan koordinasi lintas sekor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Perpres dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan terkait kelanjutusiaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah.

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Ponco Respati Nugroho menjelaskan, Kemenko PMK bertindak sebagai penanggung jawab jalannya implementasi Perpres Stranas Kelanjutusiaan Nasional.

"Selaku kementerian penanggung jawab, Kemenko PMK akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait  untuk mengimplementasikan arah kebijakan, indikator dan kegiatan yang diamanatkan," ujar Ponco dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perpres Stranas Kelanjutusiaan Nasional, Kamis (14/10/2021).

Ponco Respati Nugroho menerangkan, sejumlah kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK diamanatkan mengawal bersama Perpres Stranas Kelanjutusiaan Nasional, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, KPPPA, Kementerian Desa PDTT, BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK akan segera menjabarkan Stranas Kelanjutusiaan ke dalam perencanaan kegiatan dan anggaran. Rencana Aksi Kementerian/Lembaga perlu disinkronkan dengan arahan kebijakan, indikator dan kegiatan yang diamanatkan dalam Strategi Kelanjutusiaan," papar Ponco.

Direktur Penanggulangan Kemiskin dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Malik menjelaskan, Perpres Stranas Kelanjutusiaan merupakan wujud komitmen Pemerintah menghadapi bonus demografi dan ageing population.

Perpres Stranas Kelanjutusiaan akan menguatkan lansia dalam hal perlindungan sosial, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pemenuhan hak lansia. 

Salah satu upaya Bappenas adalah dengan membentuk aplikasi "Silani" untuk melakukan pendataan lansia, dan sebagai aplikasi layanan lansia terintegrasi.

Selanjutnya, akan ada tindak lanjut pertemuan tematik antar kementerian/lembaga membahas tindaklanjut implementasi Perpres Stranas Kelanjutusiaan. Selain itu, akan dibuat pedoman teknis implementasi Stranas Kelanjutusiaan Nasional.