Indikator PPKM Level 1 Tak Lagi Perhatikan Vaksinasi COVID-19, Kenapa?

Walaupun indikator capaian vaksinasi COVID-19 tidak dimasukkan dalam penetapan daerah PPKM Level 1, Wiku Adisasmito menegaskan, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus berjalan. Terutama menyasar pada masyarakat yang belum vaksinasi lengkap dua dosis atau booster.

"Pada prinsipnya, program vaksinasi terus berjalan bagi mereka yang belum lengkap atau booster. Hal ini demi meningkatkan antibodi dalam tubuh dan upaya apabila ke depannya kekebalan masyarakat menurun," tegasnya.

Melihat perkembangan COVID-19 nasional lainnya, kondisi saat ini kasus aktif, angka kematian, dan tingkat perawatan pasien yang masuk rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) terkendali. Angka kesembuhan juga meningkat hampir 98 persen.

"Saat ini, kondisi COVID-19 di Indonesia terkendali mulai dari infeksi, kasus aktif, kematian, BOR, yang masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kondisi ini juga diiringi tingkat kesembuhan mencapai 97,36 persen," terang Wiku.

"Kabar ini merupakan hal positif dan peluang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi lebih besar."

Pada konferensi pers, Wiku Adisasmito menyampaikan, pembaruan Levelling PPKM terbaru yang berlaku 7 Juni sampai 4 Juli 2022 sudah dipertimbangan dari sejumlah indikator.

Pertimbangan ini sudah diputuskan bersama dan termaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 29 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 30 Tahun 2022 untuk Luar Jawa - Bali. InMendagri ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tertanggal 6 Juni 2022.

"Kebijakan PPKM Levelling saat ini diatur berdasarkan pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial COVID-19 dan data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan," ujar Wiku di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Adapun bunyi InMendagri Nomor 29 Tahun 2022, yakni:

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 (satu) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan PPKM yang mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19.

Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Penetapan Levelling PPKM terbaru, seluruh wilayah Jawa - Bali masuk Level 1. Kemudian, hampir seluruh wilayah di luar Jawa dan Bali masuk level sama, hanya satu daerah yang masih PPKM Level 2, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat.

Wiku Adisasmito meminta kepada seluruh pimpinan daerah untuk segera menyesuaikan kebijakan Levelling PPKM terbaru. Dalam hal ini, seluruh daerah di Indonesia terbagi di PPKM Level 1 dan 2, tidak ada satupun daerah di Level 3 dan 4.

"Mohon untuk pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan kebijakan tersebut di daerahnya masing-masing. Hasil asesmen kabupaten/kota (perpanjangan PPKM) akan berlaku satu bulan ke depan, sampai tanggal 4 Juli 2022," lanjutnya.

Secara rinci, periode perpanjangan PPKM terbaru, seluruh daerah dengan jumlah 128 kabupaten/kota di Jawa dan Bali berstatus PPKM Level 1. Di luar Jawa dan Bali, ada 385 kabupaten/kota yang berada di level sama.