Vaksinasi PMK Belum Capai 80 Persen, Hewan Ternak Ini Prioritas Divaksin

Perihal alokasi vaksin PMK, menurut Agung Suganda, disesuaikan dengan jumlah hewan ternak yang dimiliki masing-masing daerah. Jumlah vaksin akan banyak bila jumlah hewan ternak juga banyak.

"Jadi, vaksin yang ada sekarang, kita bagi proporsional sesuai dengan proporsi masing-masing ternak di tiap provinsi. Jumlah vaksin akan banyak dengan provinsi yang punya populasi ternak banyak dibanding provinsi dengan jumlah provinsi ternak sedikit," jelasnya.

"Ini adalah pemberian vaksin pertama."

Dalam pemberian vaksin PMK, petugas kesehatan hewan di kabupaten/kota melakukan percepatan vaksinasi. Sebab, target pada 7 Juli nanti, semua vaksin yang sudah terdistribusi harus semua divaksinkan kepada ternak yang sehat di wilayah terdampak PMK.

"Yang 800.000 dosis vaksin itu terdistribusi untuk provinsi. Lalu soal anggaran vaksin ke depan, Insya Allah, sudah ditetapkan Menteri Keuangan sehingga proses vaksin berikutnya segera dilakukan yang 800.000 dosis," imbuh Agung.

"Kemudian kalau sudah ada (tambahan) vaksinnya, akan kami segera distribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota. Vaksinnya buat ternak yang sehat ya, bukan ternak yang sakit."

Pemerintah mengadakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak, Rabu (29/6/2022). Rapat tersebut membahas perkembangan terkini upaya penanganan penyakit PMK.

Selain itu, Rakortas tersebut juga membahas mengenai penyiapan anggaran untuk penanganan penyakit PMK.

Hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan PMK, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Bulog dan Pimpinan K/L yang lain.

Airlangga mengatakan, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mengendalian kasus penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang berdasarkan data dari Kementerian Pertanian per 29 Juni 2022 telah menyebar di 19 Provinsi.

Seiring dengan meluasnya penyebaran PMK ke berbagai daerah, Pemerintah mengambil langkah cepat dengan membentuk Satgas Penanganan PMK di Tingkat Nasional melalui Keputusan Menko Perekonomian selaku Ketua Komite PC-PEN, yaitu Keputusan Nomor 2 Tahun 2022.

"Sudah ada 3 juta dosis vaksin di Indonesia dengan anggaran yang sudah disiapkan, sehingga vaksin yang sudah ada harus segera disuntikkan,” tegas Airlangga.

Saat ini, PMK selain menjangkiti sapi juga sudah menjangkiti kerbau, kambing, domba, dan babi. Pemerintah akan semakin mempercepat penanganan penyakit PMK, mulai dari mendorong Satgas bekerja dengan cepat, melakukan percepatan vaksinasi, dan pengaturan lalu lintas ternak.

“Sudah ada Keputusan Ketua Komite PCPEN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satgas Penanganan PMK, dengan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dibantu 5 Wakil Ketua dari Kementan, Kemendagri, Kemenko, TNI dan POLRI,” lanjut Menko Airlangga Hartarto.

Ada juga InMendagri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H, yang memberikan instruksi kepada para Gubernur/ Bupati/Wali Kota untuk Melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak di wilayah masing-masing.

Diterbitkan pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Wabah PMK (Foot and Mouth Disease), yang menetapkan 19 Provinsi sebagai Daerah Wabah PMK.