IDI dan Asosiasi Dokter Medis Sedunia Adakan Simposium Standarisasi Etik Kedokteran

Sekretaris Jenderal World Medical Association dr Otmar Kloiber mengatakan, dokter harus mengetahui norma dan standar etika, hukum dan peraturan nasional yang berlaku serta norma dan standar internasional yang relevan. Menurutnya, norma dan standar tersebut tak boleh menurunkan komitmen dokter terhadap prinsip etika yang ditetapkan Kode Etik Kedokteran.

"Asosiasi Medis Dunia (WMA) telah mengembangkan Kode Etik Medis Internasional sebagai kanon prinsip-prinsip etika untuk anggota profesi medis di seluruh dunia. Sesuai dengan Deklarasi WMA Jenewa: The Physician's Pledge, yang mendefinisikan dan menjelaskan tugas profesional dokter terhadap pasien mereka, dokter lain dan profesional kesehatan, diri mereka sendiri, dan masyarakat secara keseluruhan. Dokter harus mengetahui norma dan standar etika, hukum, dan peraturan nasional yang berlaku, serta norma dan standar internasional yang relevan. Norma dan standar tersebut tidak boleh mengurangi komitmen dokter terhadap prinsip-prinsip etika yang ditetapkan dalam Kode Etik ini. Bagi kami di WMA, keberadaan organisasi profesi juga haruslah tunggal karena menyangkut standarisasi etik kedokteran demi keselamatan pasien dan masyarakat, serta dokter,” jelasnya. 

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berharap kerja sama antara IDI dan WMA dapat membuat transformasi bagi organisasi profesi nasional itu dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih berkualitas untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan semangat 'lahir kembali', IDI sebagai organisasi profesi diharapkan selalu bersama pemerintah dalam mewujudkan transformasi sistem kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia."

Hal tersebut selaras dengan komitmen Kemenkes untuk melakukan transformasi sistem kesehatan agar semua orang mempunyai akses layanan kesehatan primer maupun rujukan yang mudah dan berkualitas dengan biaya terjangkau.

"Kementerian kesehatan telah berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, sehingga semua orang memiliki akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas serta dengan biaya yang terjangkau baik di layanan primer maupun rujukan. Dengan transformasi kesehatan kita ingin mewujudkan ketahanan bangsa dalam menghadapi setiap krisis kesehatan, yang dalam rencana strategis kemenkes yang meliputi: Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan, dan Transformasi Teknologi Kesehatan."

Selain itu, Menkes Budi juga berharap IDI dapat mengembangkan dokter-dokter Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. 

"IDI sebagai pembina para dokter di seluruh Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dokter untuk menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi mendalam, mampu bersaing di tingkat global, berorientasi sosial, serta bersedia melayani di seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan. Pemerintah percaya IDI sebagai organisasi profesi dokter akan selalu mendorong peningkatan peran dokter untuk selalu profesional dalam layanannya, terbuka akan inovasi dan kemajuan teknologi kesehatan, serta selalu mengutamakan kepentingan bangsa dari kepentingan lainnya," tutur Menkes, Minggu (3/7/2022) di Jakarta. 

Simposium ini menghadirkan sejumlah pembicara dari Indonesia dan Internasional. Diantaranya Sekjen WMA Dr Otmar Kloiber, Bendahara WMA Prof Ravindra sekaligus yang mendalami etika kedokteran telemedis, dr Ramin Parsa-Parsi yang merupakan inisiator dari perubahan deklarasi Geneva dan International Code of Medical Ethics yang saat ini sedang direvisi, dan Prof Urban Wiesing yang merupakan bagian dari inisiator Deklarasi Helsinki yang saat ini menjadi rujukan seluruh komite etik penelitian seluruh dunia termasuk Indonesia.