9,4 Juta Anak di Jawa-Bali Jadi Target Sasaran Imunisasi Campak Rubella

Menurut Budi Gunadi Sadikin, Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) merupakan momentum penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, hepatitis, polio, tetanus, rubela, dan difteri.

BIAN juga mengurangi kesenjangan imunitas dalam masyarakat.

"Ini sejalan dengan pilar pertama transformasi sistem kesehatan, yakni transformasi layanan kesehatan primer dengan memperkuat upaya promotif preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat," tutur Menkes Budi melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

"Mengingat, selama pandemi COVID-19, dilaporkan ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap."

Terhambatnya pemberian imunisasi anak sepanjang pandemi membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) khawatir. Sebab, jika tidak segera ditangani akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus polio, hepatitis B, pertusis, difteri, haemophilus influenzae tipe B, campak dan tetanus (PD3I) dan terjadinya Kejadian Luar Biasa atau KLB PD3I seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.

Dampak yang dikhawatirkan sekaligus menjadi beban ganda pemerintah di tengah upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan penyakit infeksi emerging lainnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tujuh pemerintah daerah yang menandatangani komitmen Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahap II di antaranya, Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Bali.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi kepada tujuh kepala daerah yang telah berkomitmen untuk membantu mendukung pelaksanaan BIAN Tahap II. Ia berharap dukungan ini terus diperkuat dan ditingkatkan hingga pelaksanaan imunisasi anak pada tahun-tahun selanjutnya.

“Saya sampaikan ucapkan kepada seluruh kepala daerah yang telah berkomitmen untuk membantu pelaksanaan BIAN Tahap II," ujar Menkes.

"BIAN hadir bukan sebagai program, namun wujud gerakan bersama yang tidak hanya dikerjakan pemerintah, tetapi bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait supaya semakin banyak anak-anak yang mendapatkan perlindungan tambahan pada anak."

Selama dua ahun terakhir sejak 2020 – 2021, data Kemenkes mencatat, cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi turun drastis. Tahun 2020, target imunisasi sebanyak 92 persen, sedangkan cakupan yang dicapai 84 persen.

Pada tahun 2021, imunisasi ditargetkan 93 persen, namun cakupan yang dicapai 84 persen. Penurunan cakupan imunisasi diakibatkan pandemi COVID-19.

Ada sekitar lebih dari 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019 sampai 2021.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, dampak dari penurunan cakupan tersebut dapat terlihat dari adanya peningkatan jumlah kasus penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I dan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah.

“Bila kekurangan cakupan imunisasi ini tidak dikejar, maka akan terjadi peningkatan kasus yang akan menjadi beban ganda di tengah pandemi,” katanya saat konferensi pers di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Selasa (28/6/2022).