Penurunan Stunting Perlu Perhatikan 5 Hal Konkret Demi Wujudkan Manusia Indonesia yang Lebih Berdaya Guna

Untuk memastikan program ini berdampak dan penggunaan anggarannya akuntabel maka setidaknya terdapat 5 hal konkret yang perlu dikawal oleh BKKBN termasuk pemerintah daerah.

Kelima hal tersebut yakni:

-Memastikan bahwa indikator keberhasilan program penurunan stunting harus tepat dan menggambarkan hasil

-Memastikan bahwa target masyarakat yang menjadi penerima manfaat sudah ditetapkan secara tepat

-Memastikan tercipta kerja kolaboratif dalam pelaksanaan program

-Memastikan bahwa rincian kegiatan dari program ini betul-betul tepat

-Memastikan bahwa baik pimpinan dan seluruh jaringan memantau secara aktif keberhasilan dari program ini.

Mahfud juga menyampaikan, dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di Indonesia, presiden memiliki 3 kebijakan dasar yang meliputi:

-Mengurangi birokratisasi, hal ini dilakukan dengan pemotongan eselon-eselon yang terlalu banyak dan diberikan tugas yang lebih pasti

-Pembinaan SDM agar kuat dan berkualitas, upaya yang dilakukan untuk kebijakan ini salah satunya penurunan stunting. Sedangkan di lingkungan birokrasi, ada pelatihan dan pemberian keterampilan serta penetapan target kerja

-Digitalisasi pemerintahan,

“Jadi birokrasinya disederhanakan, manusianya dicetak agar lebih berkualitas, dan digitalisasi agar segala hal bisa dilakukan secara cepat, instan, dan memiliki konektivitas yang cepat.”

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka stunting. Dalam 6 bulan terakhir pihaknya telah melakukan program spesifik.

“Program spesifik ini bagaimana mengawal mereka (masyarakat) terkait proses reproduksi. Semua kementerian lembaga memiliki komitmen, kami dan Kementerian Agama berkomitmen untuk tidak menikahkan pasangan sebelum diperiksa (kesehatan reproduksinya),” ujar Hasto. 

Kemudian, lanjut Hasto, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki komitmen untuk bantuan-bantuan jamban dan sebagainya difokuskan kepada pasangan usia subur.

“Kalau ada nenek-nenek enggak punya jamban tapi juga ada ibu muda yang hamil tapi enggak punya jamban, kalau uangnya terbatas ya mohon maaf ibu yang akan punya bayi ini diutamakan dulu. Artinya, ibu yang akan punya bayi jadi prioritas.”

Kementerian PUPR dengan BKKBN kemudian bekerja sama untuk memastikan data-data terkait.

“Ada pula bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terus Kementerian Pertanian juga memiliki program Rumah Pangan Lestari yang dikoneksikan dengan keluarga yang hamil dan hendak hamil.”

Gerakan 6 bulan ke belakang juga melibatkan tim pendamping keluarga. Sebelumnya, tim ini tidak ada, tapi selama 6 bulan ke belakang tim ini ada untuk mendampingi  warga yang hamil dan melahirkan.

Selama 6 bulan ini juga ada tim audit stunting yang tersebar di masing-masing daerah. Audit tersebut dilakukan untuk mencari tahu penyebab terjadinya stunting, memproses bukti dan data dari temuan di lapangan, untuk membuat kebijakan dan program agar tidak terjadi kasus baru.

“Kita juga sudah mulai survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, kita tunggu lah hasilnya.”

Hasto juga menyinggung soal Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Menurutnya DAK BOKB harus memengaruhi percepatan penanganan stunting.

“Karena stunting sangat dipengaruhi jarak kehamilan dan jarak kelahiran, kalau dana BOKB-nya enggak diserap berarti banyak yang harusnya KB enggak KB, stunting kan kebanyakan terjadi ketika jarak kehamilan terlalu dekat.”

Di lapangan, Hasto banyak menemukan kasus jarak kelahiran terlalu dekat, misalnya anak pertama usia 2 dan anak kedua berusia 7 bulan. Ini ia sebut sebagai “malapetaka” di sisi lain, bisa pula timbul kecemburuan pada anak atau anak tidak terurus. Jika anak tidak diurus dengan baik, risiko stunting semakin tinggi.

Terkait serapan anggaran BOKB, ia menyebut sekitar 38 hingga 48 persen.