Belanja COVID-19 Tak Lagi Ada, Anggaran Kesehatan 2023 Fokus di 7 Hal Ini

Menurut Sri Mulyani Indrawati, anggaran kesehatan reguler tahun 2023 sebesar Rp169,8 triliun termasuk kenaikan besar dibanding tahun 2022 yang di angka Rp130,4 triliun. Di sisi lain, ia membeberkan pembiayaan pasien COVID-19 yang membengkak dalam tiga tahun pandemi berlangsung.

"Kita lihat (alokasi dana) tanpa COVID-19 Rp169,8 triliun itu adalah kenaikan yang cukup besar. Saya akan sampaikan di sini ya," paparnya.

"Untuk belanja COVID-19 itu belanja untuk pasien saja tahun 2020 Rp14,5 triliun, tahun 2021 kita membayar lebih dari Rp62,7 triliun plus Rp20 triliun tagihan. Jadi total Rp82 triliun lebih, tepatnya Rp83,3 triliun dan tahun ini kita masih punya tagihan Rp7,9 triliun."

Dalam alokasi anggaran 2023, Menkeu Sri Mulyani berharap pembiayaan pasien COVID-19 dan tagihan COVID-19 dengan ratusan triliun rupiah tak ada lagi. Sebab, diharapkan status pandemi tahun depan dapat dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kalau kita anggap pasien-pasien COVID-19 sudah tidak ada atau sangat minimal, karena kita berharap tahun depan tidak lagi menjadi pandemi atau (masuk) endemi, maka seluruh biaya-biaya yang ratusan triliun tadi tidak akan lagi ada," harapnya.

"Namun, belanja kesehatan tetap kita naikkan dari Rp130,4 triliun ke Rp169,8 triliun."

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ditegaskan kembali oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, anggaran kesehatan 2023 berfokus memperbaiki fasilitas dan ketahanan kesehatan.

"Artinya sekarang, fokus kesehatan adalah memperbaiki seluruh fasilitas dan ketahanan kesehatan kita. Tidak mengurangi (alokasi anggaran tahun depan) karena memang tidak terjadi lagi, (pembiayaan) pasien dan vaksinasi yang biayanya memang luar biasa besar," terangnya.

Adapun fokus kebijakan anggaran kesehatan 2023 sebagaimana paparan Sri Mulyani di 7 hal, antara lain:

1. Penguatan sektor layanan kesehatan primer, terutama dalam upaya promotif dan preventif
2. Peningkatan layanan kesehatan sekunder terutama rumah sakit rujukan dan laboratorium
3. Percepatan ketersediaan, kualitas dan distribusi tenaga kesehatan
4. Peningkatan ketahanan kesehatan terutama ketersediaan, kemandirian dan mutu farmasi dan alat kesehatan serta penguatan sistem kegawatdaruratan
5. Peningkatan mutu layanan dan suistainabilitas program JKN
6. Penguatan inovasi dan pemanfaatan teknologi kesehatan
7. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui peningkatan kualitas dan cakupan intervensi spesifik

Pada pidato Nota Keuangan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

"Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia,dengan penguatan sinergi berbagai institusi," katanya.

Sejalan dengan yang disampaikan Jokowi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia termasuk negara yang menangani pandemi COVID-19 terbaik di dunia.

"Jadi, ini sangat menentukan momentum pemulihan ekonomi Indonesia meskipun kita tetap menghadapi hal yang sama seperti terjadinya gelombang kedua Delta, varian Omicron, Indonesia juga tidak terlepas dari itu," imbuhnya.

"Namun, mekanisme yang ada menyebabkan Indonesia mampu untuk menjaga antara di satu sisi dari COVID-19 semakin menurun, lalu di sisi lain mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi terus berjalan. Ini yang kemudian menjadi kunci bagi kita untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi sejak tahun 2021 dan akselerasinya terjadi di 2022."