Menkes Budi Jamin Sertifikat Vaksinasi COVID-19 Lintas Negara Aman

Budi Gunadi Sadikin menambahkan, dalam menstandardisasi atau menyelaraskan standar protokol kesehatan global supaya negara tidak sepenuhnya 100 persen lockdown. Mobilitas orang yang menjadi kunci utama dalam perekonomian dapat terus bergerak.

"Kami menyadari (dampak lockdown), lalu membuat mekanisme. Saat ada pandemi, kita lockdown, negara tidak 100 persen lockdown, tapi orang-orang penting yang memiliki fungsi kunci dalam perekonomian tetap bertahan dan bergerak dengan kondisi tertentu," tambahnya.

Menkes Budi Gunadi mencontohkan, pilot atau operator kapal dapat terus bergerak ketika suatu saat terjadi pandemi dan lockdown di masa depan.

"Karena pilot dan operator kapal sangat penting untuk memastikan pergerakan orang dan pergerakan makanan, terutama yang berhubungan penting dengan obat-obatan," pungkasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Indonesia turut diterpa kesulitan pasokan mengimpor alat kesehatan, obat-obatan hingga vaksin pada awal pandemi COVID-19. Sebab, negara-negara yang lockdown tidak membuka akses terhadap pengiriman pasokan alat kesehatan ke luar negaranya.

"Kami juga memiliki masalah. Saat pandemi (awal-awal), kita tidak bisa mengimpor obat esensial ke Indonesia. Jadi, kita perlu memastikan obat esensial yang penting ini dapat bergerak secara global," Budi Gunadi Sadikin menuturkan.

Oleh karena itu, Menkes Budi Gunadi menekankan, perlu adanya standar protokol kesehatan global yang menggunakan QR Code. Upaya penyelarasan Sertifikat Vaksinasi COVID-19 juga sudah disetujui negara-negara G20 dan integrasi terus dilakukan.

"Dengan demikian, kami menetapkan standar protokol kesehatan global menggunakan QR Code WHO. Ini seperti paspor dan kami telah sepakat. Siapapun dari kita akan menggunakan protokol standar QR Code, yang (datanya) terdiri dari informasi vaksin, tetapi juga informasi pribadi," jelasnya.

"Orang-orang yang penting dalam kunci perekonomian dapat mendapatkan informasi kesehatan ini disertifikasi oleh WHO dan orang-orang ini dapat bergerak selama pandemi. Kita sudah mendapatkan kesepakatan dari G20."

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI untuk G20 Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, negara-negara anggota G20 telah bersepakat membangun harmonisasi dan interkonektivitas di lintas batas serta berbagai mekanisme untuk informasi COVID-19 yang efisien.

"Tentunya, kaitannya memudahkan perjalanan internasional. Kami sampaikan negara-negara G20 sudah setuju dan saat ini sudah dalam pengembangan proses verifikasi universal (Sertifikat Vaksinasi COVID-19) untuk dokumen-dokumen kesehatan," ujarnya saat konferensi pers beberapa hari lalu.

"Pertemuan-pertemuan teknis mingguan terus dilakukan dengan dukungan dari WHO maupun juga organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan serta para mitra kesehatan digital global."

Indonesia didukung oleh WHO dan digital partnership global. Upaya ini juga dilakukan uji coba virtual untuk kelayakan teknologi dan kaitanya terhadap adanya public trans directory yang akan mengelola data-data dan pertukaran informasi.

"Jadi kita bisa pahami problem apa saja dan bisa didokumentasikan terkait kelayakan teknologi dan persyaratan yang diperlukan untuk menyelaraskan berbagai jaringan-jaringan yang terpercaya serta berbagai platform-platform yang ada saat ini. Tentunya, disertai dengan keamanan yang sudah bisa dipastikan," ucap Nadia.