Terkait Pelabelan BPA, DPR RI Imbau BPOM Lakukan Penelitian Libatkan Banyak Ahli

Rahmat menekankan bahwa penelitian yang komprehensif dibutuhkan karena kebijakan ini akan berdampak pada sektor industri dan bisnis.

"Sekali lagi, harus bikin penelitian di Indonesia. Silakan duduk bersama kembali, libatkan IDI, asosiasi, dokter, peneliti, ahli kimia, kalangan industri. Benar atau tidak ada masalah. Kalau enggak ada masalah, ya, jangan diatur, kasihan industri," ujarnya.

Menurut Rahmat sebuah kebijakan tidak harus dipaksakan jika tidak sesuai dengan kondisi di dalam negeri.

Ia mencontohkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang beberapa kali tidak memaksakan kehendak ketika rencana aturan yang akan dibuat menimbulkan pro dan kontra yang meluas di kalangan masyarakat.

Dilanjutkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Lakalena bahwa hingga saat ini persoalan pelabelan BPA pada galon guna ulang belum dibahas oleh komisi. 

"Ini belum dibahas di komisi. Masih pro dan kontra," katanya.

Rencana BPOM ini juga menarik perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Anggia Erma Rini, yang menilai bahwa keberadaan sampah plastik di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Oleh sebab itu, kata dia, kebijakan yang diperlukan adalah mengatur bagaimana supaya sampah plastik dari galon sekali pakai tidak semakin membanjiri lingkungan.

"Bagaimana sampah plastik ini atau galon dalam hal ini diatur supaya tidak dibanjiri, galon terus menerus. Sekuat apapun atau serijit apapun di hilirnya kalau hulunya enggak ada aturan, tentu lingkungan pasti akan terancam dan ini bahaya," katanya.

Rini juga prihatin atas beredarnya iklan-iklan untuk penggunaan air minum dalam kemasan yang berasal dari galon sekali pakai. Dia menilai hal itu sangat mengerikan.

"Banyak data yang menunjukan itu setiap hari, berapa galon atau sampah plastik minuman ada berapa banyak itu. Itu merusak dan seharusnya dipikirkan dua kali lah harus dievaluasi, dilihat dulu plus minus-nya seperti apa," pungkasnya.