Soal Endemi COVID-19, IDI: Kita Tak Usah Terburu-buru Seperti Amerika Serikat

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 14 September menyatakan bahwa pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Hal ini mendapat tanggapan dari Direktur Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) drg. Widyawati, MKM.

Menurut dia, pernyataan tersebut belum diikuti dengan kebijakan resmi. Artinya, masyarakat masih perlu menunggu sambil tetap menerapkan protokol kesehatan.

 “Terkait dengan endemi, kita ikuti saja karena memang belum ada kebijakan resmi yang keluar. Ini baru berita saja, belum ada kebijakan resmi bahwa ini sudah endemi atau apa,” kata drg Widyawati.

“Tapi tetap protokol kesehatan harus kencang, jaga jarak, cuci tangan, hidup sehat. Itu yang harus kita terapkan sampai sekarang, jangan lalai untuk memakai masker,” ujar wanita yang karib disapa Bu Wid dalam workshop virtual bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Danone, Rabu (21/9/2022).

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada bocoran terkait kapan Indonesia akan bebas dari pandemi COVID-19.

“Belum ada bocoran, intinya kalau pemerintah sudah sounding (menyuarakan) pandemi berakhir. Tentunya kita akan memberitahukan kepada masyarakat. Saat ini kebijakan itu belum keluar jadi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker tak hanya melindungi diri dari paparan virus COVID-19. Menggunakan masker sehari-hari juga baik untuk meminimalisasi paparan debu saat melakukan perjalanan.

“Banyak sebetulnya manfaat memakai masker, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Jadi budaya boleh juga, kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan makan makanan sehat, hidup bersih sehat, olahraga, itu bagus loh diterusin,” katanya.

Terkait vaksinasi, Widyawati menjelaskan bahwa capaiannya memang biasa turun di akhir pekan yakni Sabtu dan Minggu atau di hari libur.

Capaian vaksinasi pada 15 September 2022 hingga pukul 18.00 WIB adalah sebanyak 56.023 orang. Sedangkan, sasaran vaksinasi sebanyak 234.660.020.

“Total vaksinasi (hingga tanggal 15) adalah 436.571.380. Capaian vaksinasi booster pertama COVID-19, Bali (69,8 persen), DKI Jakarta (66,0 persen), dan Kepulauan Riau (52,1 persen) sudah mencapai lebih dari 50 persen booster pertama. Dan yang paling kecil adalah Papua (8,9 persen).”

 Vaksin memang masih diyakini sebagai tameng untuk mencegah terjadinya gejala berat ketika terinfeksi COVID-19. Data menunjukkan, pada populasi yang diberikan booster pertama usia lebih dari 18, maka kadar antibodinya naik empat hingga enam kali lipat.

“Jadi memang untuk mencapai target yang lebih banyak lagi supaya selesai, maka perlu dukungan dari berbagai pihak untuk mendorong percepatan booster pertama. Ini supaya semua masyarakat mendapat booster pertama.”

Sebelumnya, WHO telah mengeluarkan 6 ringkasan kebijakan singkat untuk mengakhiri pandemi COVID-19, lanjut Widyawati.

Keenam kebijakan itu meliputi vaksinasi, testing dan sequencing, sistem kesehatan, persiapan lonjakan kasus, pencegahan dan pengendalian, serta penyampaian informasi.

Vaksinasi

Dalam kebijakan ini, WHO memiliki target vaksinasi 100 persen untuk grup prioritas termasuk tenaga kesehatan. Sedangkan, lanjut usia (lansia) setidaknya mencapai target vaksinasi 97 persen.

Testing dan Sequencing

Kebijakan ini dibuat agar testing dan sequencing tetap dilakukan untuk menangani COVID-19. Selain itu, perlu juga terus dilakukan integrasi surveilans dan pelayanan testing termasuk untuk gangguan respiratori lainnya seperti influenza.

Sistem Kesehatan

Memastikan memiliki sistem untuk memberikan pelayanan pada pasien dan mengintegrasikan pelayanan COVID-19 dengan sistem pelayanan kesehatan primer.

Persiapan Lonjakan Kasus

Mempersiapkan lonjakan kasus, memastikan memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan.

Pencegahan dan Pengendalian

Terus melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi melindungi petugas kesehatan dan pasien COVID-19 di fasilitas kesehatan.

Penyampaian Informasi

Berkomunikasi secara jelas dengan masyarakat terkait perubahan apapun dalam kebijakan COVID-19 beserta alasannya. Dan melatih tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi serta menyampaikan informasi tersebut dan menyampaikan informasi berkualitas tinggi dalam format digital.