Komnas HAM Sebut Harus Ada yang Bertanggung Jawab untuk Kasus Gagal Ginjal Akut

Munafrizal menyebut kejadian kasus gagal ginjal akut harus jadi momentum agar tidak terjadi kerjadian yang sama di masa depan. Untuk itu, Munafrizal menyampaikan, tata kelola sistem pengawasan obat dan makanan agar dapat dibuat lebih komprehensif. 

"Tata kelola sistem pengawasan terhadap obat dan makanan itu harus dibuat sekomprehensif mungkin ke depan. Termasuk juga saya kira perlu untuk penguatan BPOM sendiri agar ke depan bisa lebih maksimal dalam melakukan pengawasan obat dan makanan," tuturnya.

Dalam pertemuan dengan BPOM, Munafrizal menyampaikan pengawasan harus seketat mungkin, bila perlu superketat.

"Ini menyangkut keselamatan publik, kesehatan publik. Kita kalau sakit tidak bisa menghindarkan diri harus mengonsumsi obat. Kalau kita merasa enggak aman nyaman dengan konsumsi obat itu bagaimana?"

Sementara menyangkut hak informasi publik atas peristiwa gagal ginjal akut, Komnas HAM meminta agar BPOM selalu menyampaikan update secara transparan. 

"Sehingga kita bisa mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan terhadap masalah ini," ucap Munafrizal. 

Terkait kepentingan korban dan keluarga kasus gagal ginjal akut, Munafrizal mengatakan Komnas HAM sependapat dengan Presiden Joko Widodo, agar biaya perawatan mereka di rumah sakit digratiskan.

"Terutama yang sekarang masih dirawat di rumah sakit agar digratiskan," ucapnya.

Bagi korban gagal ginjal akut yang telah meninggal dunia, Munafrizal mempertanyakan kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh Pemerintah.

"Apakah ada kebijakan untuk memberikan katakanlah santunan, kerohiman kepada mereka? Karena ini peristiwa yang tidak dikehendaki."