Tarif Cukai Rokok Naik 10 Persen, Diharapkan Bisa Geser Pola Konsumsi di Masyarakat

Pendapat selaras disampaikan oleh Koordinator Penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah dan Kedaruratan Kesehatan, Kemenko PMK, Rama Prima Syahti Fauzi.

Menurutnya, kenaikan harga rokok bisa menggeser pola konsumsi masyarakat. Dengan begitu, budget untuk membeli rokok secara langsung maupun tidak langsung bisa beralih ke hal lain.

"Harga rokok diharapkan naik agar dapat menggeser pola konsumsi di 2023 agar belanja masyarakat tidak di industri rokok. Melainkan ke peternak telur, petani-petani hortikultura, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya," ujar Rama.

Selain itu, menurut Rama, cara ini di sisi lain dapat membantu mempercepat penurunan stunting di Indonesia yang masih tinggi.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah memutuskan bahwa tarif cukai rokok pada 2023 dan 2024 akan naik sebesar 10 persen. Kenaikan tersebut pun tidak hanya berlaku pada rokok konvensional, melainkan juga rokok elektrik.

Merespons hal ini, CISDI, Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan rapat umum dengan tema Muda Merebut Kembali Ruang Aspirasi dalam puncak kegiatan Dewan Perwakilan Remaja (DPRemaja).

Ruang Aspirasi merupakan wadah yang mempertemukan anggota DPRemaja yang terdiri atas 18 perwakilan dari kaum muda Indonesia, dengan para pemangku kebijakan untuk menyampaikan seluruh hasil temuan.

Project Lead for Tobacco Control CISDI, Iman Mahaputra Zein mengungkapkan bahwa DPRemaja telah dibagi menjadi empat regional untuk melakukan reses.

"Adapun temuan-temuan semasa reses sangat beragam. Momen RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) ini menjadi wadah bagi mereka untuk menyampaikan temuan," ujar Iman.

Dimulai dari reses regional 1 (Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Selatan, DKI Jakarta) yang terdiri atas tantangan satu hari tanpa rokok, orasi argumentasi, parade mural, sosialisasi, survei daring, hingga berdialog dengan wakil walikota daerah setempat.

"Perjuangan selanjutnya di regional 2 Jawa Barat (Cianjur, Bogor, Bandung) melakukan aksinya mulai dari mengganti iklan rokok dengan banner dilarang merokok, workshop, audiensi dengan Sekretariat Daerah setempat, bahkan mendokumentasikan penjualan rokok dengan harga murah dan cukai palsu."

Selanjutnya, program dan media officer PKJS-UI, Ni Made Shellasih mengungkapkan bahwa perjuangan DPRemaja di regional 3 (Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta) dan regional 4 (Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi) juga menyuarakan hal serupa.

Pada regional 3 dan 4, terdapat klinik konseling untuk membantu perokok keluar dari jerat candu nikotin. Demi membantu perokok berhenti, salah satu dapil melakukan tantangan kepada 15 kepala keluarga untuk mengalihkan uang rokoknya selama 3 hari ke kebutuhan lainnya.

"Hasilnya keluarga dapat menabung, beramal, hingga berhenti merokok secara total," kata Ni Made.

"Kegiatan DPRemaja tidak sampai disitu, aksi pungut puntung rokok, investigasi keluarga stunting (sembako vs rokok), sampai menciptakan santri keren tanpa rokok pun dilakukan untuk menekan dan mencegah prevalensi perokok," sambung National Coordinator Community Empowerment and Youth PKBI.