Sederet Pelajaran Penting yang Bisa Dipetik dari Kasus Gagal Ginjal Akut

Lebih lanjut Dicky mengungkapkan bahwa salah satu contohnya adalah masalah gagal ginjal akut yang tidak ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Padahal standarnya sudah terpenuhi pada banyak aspek.

"Tanpa penguatan itu (leadership, risk management, dan komunikasi risiko), sebagus apapun aturan regulasi, tidak diterapkan. Contohnya KLB," kata Dicky.

"Kalau leadership-nya lemah, komitmennya lemah, tidak menjadi fokus. Tidak menjadi perhatian utama adanya suatu KLB, meskipun indikasinya sudah memenuhi."

Terlebih, menurut Dicky, hal lain yang lebih memprihatinkan dalam konteks gagal ginjal akut adalah mayoritas obat yang tercemar merupakan obat murah.

Obat tersebut kemudian banyak dikonsumsi oleh kalangan menengah kebawah dan punya keterbatasan akses pada layanan kesehatan dari sisi finansial dan demografis.

"Ini yang membuat potensi mereka terdeteksi kasusnya juga menjadi minim, karena sistem deteksinya lemah. Komitmennya juga lemah, penjangkauan yang lemah. Akhirnya korban yang ada tidak (semuanya) terdeteksi," ujar Dicky.

"Yang terkuak adalah kasus-kasus yang sifatnya di permukaan atau hanya di sentra-sentra yang dekat dengan pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan."

Sehingga menurut Dicky, pemerintah masih belum berhasil dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat. Mengingat mungkin saja ada masyarakat yang terpinggirkan dan terabaikan terkait gagal ginjal akut.

"Artinya pemerintah gagal memenuhi hak kesehatan masyarakat. Padahal konsumsi obat ini, bahkan kemungkinan besar korban dari adanya keteledoran dan kelalaian ini adalah masyarakat menengah ke bawah," kata Dicky.

"Mereka sudah terbatas, juga ditambah literasi kesehatan dan health seeking behavior-nya yang memang minim untuk datang ke pelayanan kesehatan. Sehingga tidak terdeteksi."

Menurut Dicky, hal itulah yang perlu menjadi perhatian para pengambil kebijakan kedepan agar lebih memahami situasi kesehatan masyarakat Indonesia.

"Tidak hanya di permukaan. Tidak hanya di kota-kota. Atau melihat pada indikator yang tidak mewakili pada kejadian yang sesungguhnya di masyarakat," ujar Dicky.

Dalam kesempatan yang sama, Dicky mengungkapkan bahwa larangan konsumsi obat sirup sendiri belum dapat dijadikan solusi. Melainkan merupakan respons yang sementara.

"Dia (pelarangan obat sirup) efektif, tapi sesaat efektifnya. Karena dalam manajemen risiko itu harus memiliki opsi solusi yang sifatnya dalam jangka pendek dan menengah," kata Dicky.

Hal tersebut lantaran masalah kesehatan di Indonesia banyak. Dicky menjelaskan, belum lagi program yang selama ini muncul dan tenggelam. Akhirnya penyelesaian krisis kerap kali menggantung, yang mana bisa memunculkan krisis lanjutan.

Sehingga menurutnya, penyelesaian masalah kesehatan termasuk soal gagal ginjal akut sebaiknya dilakukan dengan tuntas dan menyeluruh. Termasuk pada banyak institusi yang mungkin terlibat.

"Di situlah yang harus diurai. Tidak bisa menunggu hanya satu dua pihak, karena ini pemerintah kerja kolektif dan perlu ada koordinasi di situ. Walaupun ada yang bebannya paling besar, dalam hal ini Badan POM dan Kemenkes," ujar Dicky.