Kasus COVID-19 Melonjak, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pemerintah Perhatikan Vaksinasi Warga Kampung Adat

Belum dapat dipastikan apakah subvarian XBB memberi sumbangsih pada lonjakan kasus. Meski begitu, kenaikan kasus belakangan ini tetap mengkhawatirkan.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan, Hamid Abidin, menyatakan pemberian booster tidak bisa ditunda lagi.

“Selain itu, pelaksanaan prosedur kesehatan pun harus tetap ketat dan diawasi. Kewaspadaan perlu dijaga, sebab COVID-19 belum sepenuhnya hilang,” kata Hamid, mengutip keterangan pers yang diterima Health Liputan6.com, Kamis (10/11/2022).

Hamid juga menekankan pemerintah perlu terus mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat dan kelompok rentan di berbagai wilayah terpencil di luar Pulau Jawa. Pasalnya, masih cukup banyak dari mereka yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua.

“Mereka tentu tidak bisa mendapatkan vaksin booster kalau belum dapat vaksin dosis 1 dan 2,” katanya.

Vaksinasi penting dalam upaya perlindungan dari penularan dan kematian karena COVID-19. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa 84 persen korban meninggal karena COVID-19 belum menerima booster.

Jika dua kelompok rentan ini mendapat booster, Hamid yakin subvarian XBB dapat dihalau untuk menjalari wilayah terpencil atau menyerang kelompok rentan.

“Sebab, selama ini untuk vaksin dosis umum dua kelompok ini masih tertinggal. Jika mereka kena subvarian baru, Indonesia akan makin lama bebas dari COVID-19,” ujarnya.

Vaksin booster dapat mendongkrak efektivitas vaksin pertama dan kedua karena daya kerja vaksin ganda itu dapat melemah seiring waktu. Melemahnya benteng perlindungan tubuh memerlukan intervensi booster agar antibodi kembali terbentuk secara optimal. Bila imunitas telah meningkat, tubuh pun akan lebih siap menghadapi virus, katanya.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani A Rotinsulu mengatakan, pemberian vaksin booster juga perlu digalakkan di kalangan penyandang disabilitas.

Pasalnya, selama ini mereka tidak bisa mengakses vaksin secara aktif seperti masyarakat pada umumnya. Sebagai perbandingan, penerima booster pada masyarakat umum per 9 November adalah 65,58 juta atau 27,95 persen dari 234,66 juta sasaran.

“Pemberian bisa dilakukan dengan jemput bola atau menggandeng komunitas penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas, maka keluarga atau pendamping difabel dapat ikut mengkomunikasikan pentingnya menjalankan prosedur kesehatan di kalangan disabilitas.

Para difabel dapat mengambil peran sebagai penyebar informasi tentang booster. Ini berguna untuk membantu kalangan disabilitas yang kesulitan mengakses informasi yang sesuai dengan kondisi mereka. Serta menyadarkan penyandang disabilitas lainnya bahwa mereka juga butuh vaksin.

Pasalnya, ada di antara mereka yang menganggap kondisinya sebagai komorbid sehingga merasa tidak perlu vaksinasi.

“Pelibatan komunitas diharapkan dapat meningkatkan literasi tentang vaksin dan COVID-19 di kalangan penyandang disabilitas,” Maulani mengatakan.

Pada masyarakat adat atau di kawasan terpencil, literasi tentang vaksin juga masih lemah. Kepala Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Gita Syahrani menjelaskan, tidak semua orang di wilayah terpencil siap divaksinasi karena minimnya edukasi. Umumnya mereka belum paham tentang COVID-19 dan vaksinnya.

 “Mereka takut karena terpengaruh hoaks yang kadung tersebar,” ujar Gita. Untuk itu, LTKL bekerja sama dengan guru, tokoh adat atau agama, serta dinas terkait untuk membantu program vaksinasi.

LTKL juga melakukan pendekatan yang selaras dengan kehidupan masyarakat adat. Misalnya, untuk meningkatkan imunitas dibutuhkan perilaku hidup bersih dan pangan cukup.  “Kecukupan pangan yang bergizi ini bisa dipenuhi dari kebun yang sudah mereka tanam sendiri,” ujarnya.