IDI dan Organisasi Profesi Demo di Depan Gedung DPR Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Mahesa mengatakan bila berbicara kesehatan hari ini, lanjutnya, maka artinya kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi negara, UUD 1945 mengamanatakan kesehatan ini sebagai tanggung jawab negara.

“Oleh karena itu, dalam mengurus kesehatan seluruh rakyat Indonesia seharusnya melibatkan seluruh komponen bangsa, organisasi profesi, ikatan mahasiswa kedokteran, dan institusi lain harusnya dilibatkan.”

“Tetapi yang terjadi, ini tidak dilibatkan. Padahal kita akan mengurus kesehatan masyarakat kita. Dan kami mendapatkan banyak informasi soal substansi yang akan didorong dalam RUU ini yang mengancam keselamatan dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk itu, organisasi profesi merasa punya tugas untuk menyelamatkan rakyat. Mulai dari proses terbitnya sebuah undang-undang, IDI sudah melihat adanya prosedur yang tidak dipenuhi yakni soal keterbukaan dan transparan. Jika transparan, maka semua pihak akan tahu apa saja yang akan didorong dalam RUU ini.

Mahesa juga melihat adanya upaya-upaya liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan.

“Kalau semuanya dibebaskan tanpa kontrol sama sekali, tanpa memerhatikan mutu pelayanan kesehatan maka bisa mengancam seluruh rakyat.”

Ada pula substansi yang lain, misalnya penghapusan peran organisasi profesi dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, dan surat tanda registrasi (STR).

STR sejauh ini berfungsi untuk meregistrasi tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan perlu memiliki STR di konsilnya masing-masing.

“Dan, itu harusnya dievaluasi setiap lima tahun. Tapi dalam substansi rancangan undang-undang, kami membaca ada upaya untuk menjadikan STR ini berlaku seumur hidup.”

“Bisa dibayangkan kalau dokter dan tenaga kesehatan praktiknya tidak diawasi dan tidak dievaluasi selama 5 tahun, itu gimana mutunya, itu ancaman bagi keselamatan seluruh rakyat kalau tidak diawasi.”