Peluang PPKM Dicabut, IDI: Kewaspadaan Tetap Harus Ada

Menjaga kesehatan, menurut Moh. Adib Khumaidi sangat penting. Dalam hal ini, yang menjadi fokus tidak hanya memandang soal PPKM Levelling dengan pembatasan-pembatasannya, melainkan bagaimana menjaga kesehatan masyarakat.

"Itu poin pertama, sehingga kita tidak lagi melihat, Oh PPKM Level 1, Level 2. Kita tidak melihat dari sudut pandang itu lagi, tetapi lebih ke arah pribadi," tuturnya.

"Jadi menjaga kesehatan pribadi menjadi sangat penting. Kunci utama kita untuk pencegahan COVID-19."

Diharapkan pula, bilamana Pemerintah memutuskan penghentian PPKM, bukan berarti masyarakat bebas sebebasnya beraktivitas. Kewaspadaan harus dijaga.

"Jangan Kemudian akhirnya kita merasa sebebas-bebasnya aktivitas tanpa ada kontrol gitu ya. Intinya, satu upaya untuk kita, masyarakat tetap waspada," pungkas Adib.

"Tetap waspada yang paling penting. Kalau sakit, ada keluhan segera berobat, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Kuncinya di situ."

Presiden Jokowi memberikan sinyal kemungkinan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihentikan akhir tahun 2022 seiring kasus COVID-19 melandai. Apalagi kemarin (20/12/2022), penambahan kasus baru nasional di angka 1.200.

"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM kita," katanya dalam acara 'Outlook Perekonomian Indonesia 2023' di Hotel Ritz-Charlton Jakarta pada Rabu, 21 Desember 2022.

Seperti diketahui, sebelum PPKM diterapkan di Indonesia, penanganan COVID-19 di Indonesia mengalami berbagai penyesuaian. Pemerintah pernah memakai istilah PSBB, PPKM, penebalan PPKM, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 1 - 4.

Meski begitu, Pemerintah tidak menerapkan lockdown sebagaimana di negara lain. Penyesuaian kebijakan PSBB sampai PPKM menjadi pilihan Pemerintah.

"Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulit ya. Perlu saya ingatkan mengenai gempuran adanya pandemi. Saat Delta masuk, kasus harian kita mencapai 56.000 kasus," lanjut Jokowi.

"Saat itu, saya ingat hampir 80 persen Menteri menyarankan saya untuk lockdown, termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu (lockdown) kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya kan lain saat ini."

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai langkah Presiden Jokowi telah tepat. Karena dalam konteks global kasus COVID-19 cukup melandai.

"Kita patut bersyukur tren kenaikan kasus COVID-19 di dalam negeri bisa terkendali. Begitupun dengan konteks global kasus Covid-19 cukup melandai meski secara kasuistik di China mencatatkan tren peningkatan," katanya kepada wartawan, Rabu (21/12/2022).

"Melihat kondisi itu, tentu menjadi wajar bila Presiden, Pemerintah ingin mencabut status PPKM dan menjadikan pandemi COVID-19 berakhir di tahun 2022."

Diharapkan dengan pencabutan PPKM akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Namun, tetap diingatkan untuk waspada apalagi menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

"Kita berharap kebijakan Pemerintah untuk mencabut PPKM ini berdampak positif pada perputaran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tetap waspada bilamana terjadi peningkatan kasus COVID-19 seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di Hari Natal dan Tahun Baru," lanjut Nurhadi.