Rencana Hapus PPKM, Survei Antibodi COVID-19 Terbaru Dipercepat?

Demi mengambil keputusan penghentian PPKM, Presiden Jokowi sedang menunggu kajian Kemenkes. Ada beberapa topik laporan kajian Kemenkes untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penghentian PPKM.

Secara garis besar, menurut Siti Nadiia Tarmizi, laporan yang dimaksud adalah data surveilans perkembangan COVID-19 Tanah Air.

Tak hanya itu saja, data perkembangan COVID-19 secara global dan negara-negara lain juga akan dilaporkan ke Jokowi. Hal ini sekaligus melihat situasi COVID-19 global, yang mana masih terjadi peningkatan kasus COVID-19 di negara lain seperti Tiongkok.

"(Data kajiannya) melihat tren peningkatan kasus, pola varian (virus Corona) baru, benchmark negara lain (sebagai pembanding), dan sero survei (antibodi)," ungkap Nadia saat dikonfirmasi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Kamis, 22 Desember 2022.

Perkembangan COVID-19 Tanah Air sekarang, sesuai Laporan Harian COVID-19 Kemenkes per 22 Desember 2022 terjadi penurunan di sejumlah indikator penanganan COVID-19. Tren kasus konfirmasi harian COVID-19 dalam dua pekan terakhir menurun, dari 3.241 menjadi 1.118.

Kasus aktif juga menurun di angka 27.587, sebelumnya 50.022 kasus. Rata-rata pasien meninggal akibat COVID-19 dalam dua pekan terakhir ikut mengalami penurunan, dari 2,394 persen menjadi 2,391 persen.

Data Kemenkes juga mencatat, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat menurun di angka 3.447, sebelumnya 5.716 pasien dirawat. Sejalan dengan itu, keterisian tempat tidur COVID-19 (Bed Occupancy Ratio/BOR) di rumah sakit menurun, dari 9,93 persen menjadi 6,13 persen.

Kemenkes RI akan melakukan sero survei antibodi COVID-19 terbaru masyarakat Indonesia. Pengukuran kadar antibodi COVID-19 ini direncanakan dilakukan pada Januari 2023 mendatang.

Kabar di atas sempat disampaikan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Sero survei antibodi COVID-19 atau Survei Serologi pada Januari 2023 nanti merupakan sero survei keempat kalinya secara nasional.

"Kami, rencananya nanti Januari 2023 deh kita cek lagi (antibodi COVID-19). Karena kemarin kan (sero survei sebelumnya) bulan Juli 2022 ya. Ya, enam bulan sekali lah kita cek," ucapnya saat diwawancarai Health Liputan6.com usai acara 'Anugerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Awards Tahun 2022' di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Survei serologi bertujuan melihat seberapa besar peningkatan kadar antibodi masyarakat yang terbentuk, baik dari vaksinasi dan terinfeksi COVID-19. Dari segi vaksinasi COVID-19 sendiri, terjadi tren peningkatan dalam dua pekan terakhir, dari Laporan Data Harian COVID-19 Kemenkes per 22 Desember 2022.

Tren cakupan vaksinasi dalam dua pekan terakhir, sebagai berikut:

1. Vaksinasi dosis 1 meningkat, dari 86,57 persen menjadi 86,58 persen
2. Vaksinasi dosis 2 meningkat, dari 74,06 persen menjadi 74,09 persen
3. Vaksinasi dosis 3 atau booster pertama meningkat, dari 28,61 persen menjadi 28,79 persen
4. Vaksinasi dosis 4 atau booster kedua meningkat, dari 4,45 persen menjadi 4,96 persen

Beberapa hari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa kekebalan masyarakat Indonesia terhadap virus Corona relatif kebal. Hal ini terlihat dari hasil sero survei antibodi di angka 90 persen (hasil survei antibodi sebelumnya lebih tepatnya di angka 98,5 persen).

Adanya persentase antibodi yang tinggi, menurut Airlangga aman dalam masa menghadapi momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) walau mobilitas penduduk diperkirakan akan tinggi.

"Kita dari sero survei sudah 90 persen, relatif kebal, sehingga untuk Nataru mobilitas sudah kembali,” paparnya dalam acara 'Peluncuran Buku Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

Airlangga menambahkan, keputusan cepat dalam memutuskan pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan populasi sangat diperlukan. “Diplomasi Vaksin” menjadi langkah strategis untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah turut menyuarakan pentingnya akses terhadap vaksin bagi seluruh negara di dunia melalui slogan No Country Should be Left Behind.

“Pada akhirnya, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian pandemi di Indonesia. Hal tersebut diakui juga oleh dunia internasional," tambah Airlangga.

"Keberhasilan ini didukung sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya dukungan dari kementerian/lembaga, TNI-Polri, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan vaksinasi."