Jokowi Bakal Umumkan Nasib PPKM Besok

Airlangga Hartarto menambahkan, Pemerintah masih melakukan evaluasi terkait penghentian kebijakan PPKM. Sejumlah kajian terus dilakukan seperti sero survei antibodi COVID-19 untuk melihat seberapa besar kekebalan masyarakat terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Kajian serologi terkait penghentian PPKM baru keluar pada minggu ketiga Januari 2023. Airlangga pun meminta semua pihak untuk menunggu hasil kajian tersebut.

"Hasil kajian masih minggu ketiga bulan Januari," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, kemungkinan kebijakan PPKM di Indonesia disetop total pada awal Januari 2023 mendatang.

Kendati demikian, Mahfud belum menjelaskan pertimbangan dan kajian yang melatarbelakangi PPKM disetop.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan beberapa hal soal penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Presiden juga masih kira-kira, kalau PPKM ini dihentikan akan seperti apa. Nanti akan disampaikan secara resmi," kata Suharyanto saat konferensi pers 'Kerja Sama Penanggulangan Bencana dengan DKI Jakarta' di Graha BNPB, Jakarta pada Selasa, 27 Desember 2022.

Kembali dipastikan Jokowi, pencabutan PPKM dilakukan setelah semua perhitungan dan analisis selesai dilakukan. Salah satunya, sero survei antibodi COVID-19 yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Belum (dicabut PPKM), ini menyangkut sero survei, maka ada kajian yang harus detail. Jangan fail (gagal) dalam memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar untuk menunggu (kajian)," tegasnya usai meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai Tahap 1 di Jakarta, Senin (26/12/2022).

Jokowi menambahkan, kebijakan PPKM mungkin saja dicabut asalkan hasil sero survei antibodi sudah sampai 90 persen. Artinya, kemungkinan pengendalian COVID-19 berjalan baik.

"Ada apa pun (varian virus Corona), dari mana pun seharusnya sudah tidak ada masalah (pengendalian COVID-19)," tambahnya.

Rencana Pemerintah menghentikan kebijakan PPKM juga mendapat dukungan dari ahli epidemiologi. Keputusan itu bisa jadi langkah awal untuk transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19.

"Kita siapkan transisi menuju COVID-19 bukan kedaruratan lagi secara bertahap, dimulai dengan pencabutan PPKM," kata ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Ariawan, Senin (26/12/2022).

Saat kebijakan PPKM dicabut, capaian vaksinasi booster terutama pada lansia, harus ditingkatkan. Strategi lain menuju endemi adalah mempertahankan Keputusan Presiden (Keppres) terkait COViD-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Sampai kondisi wabah COVID-19 di Indonesia tetap terkendali pasca pencabutan PPKM atau WHO mencabut PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) COVID-19," ujar Iwan.

Transisi dari pandemi menuju endemi harus melibatkan semua unsur. Dukungan masyarakat sangat penting. Upayanya bisa dengan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai usia atau kelompoknya.

Kemudian mengurangi risiko tertular COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada tempat yang berisiko, seperti di kendaraan umum, kerumunan atau rumah sakit. 

"Melakukan tes COVID-19 dan isolasi mandiri jika ada gejala penyakit infeksi saluran pernafasan akut," lanjut Iwan.