Meski PPKM Dicabut, Satgas COVID-19 IDI Ingatkan agar Masyarakat Tetap Patuh Prokes

Hal yang sama berlaku untuk perjalanan usia di atas 60 tahun dengan komorbid sudah tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes PCR maupun antigen.

Sedangkan pelaku perjalanan ke luar negeri berkewajiban tetap menunjukkan sertifikat vaksin penguat jika memiliki gejala panas tinggi di atas 37,5 derajat Celsius wajib menjalani pemeriksaan PCR untuk konfirmasi.

Selain itu, Beri pun mengingatkan untuk selalu melakukan pindai aplikasi PeduliLindungi saat memasuki pusat perbelanjaan agar kasus aktif bisa tetap terlacak.

Ia berharap pemerintah tetap memantau ketat kenaikan kasus baru dan memenuhi cakupan vaksin penguat satu dan dua, serta tetap memantau adanya varian virus baru dan gejala mirip COVID-19 seperti batuk, sesak napas, panas tinggi, nyeri otot, dan diare.

Pencabutan PPKM rupanya juga menimbulkan tanya di benak masyarakat mengenai pembiayaan pengobatan pasien COVID-19.  

Terkait hal tersebut, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menjamin bahwa pengobatan pasien COVID-19 untuk sekarang ini tetap ditanggung Pemerintah. Sampai saat ini, belum ada mekanisme perubahan pembiayaan pasien COVID-19.

"Sekarang masih berlaku (mekanisme pembiayaan pasien COVID-19). Jadi kalau ada yang sakit, masih kami (Pemerintah) tanggung," ucapnya di Istana Negara Jakarta beberapa hari lalu.

Senada dengan Menkes Budi Gunadi, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Siti Nadia Tarmizi menambahkan, aturan pembiayaan pasien COVID-19 belum berubah. Dalam hal ini, masih mengikuti aturan lama.

"Selama aturannya masih belum dicabut, tentu masih berlaku ketentuan lama," tegasnya dalam keterangan yang diterima Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Rabu, 4 Januari 2023.

Ditegaskan kembali oleh Nadia, selama belum ada perubahan aturan, maka mekanisme pembiayaan pasien COVID-19 tetap sama.

"Sampai ada perubahan aturan, maka tidak ada perubahan dalam pola pembiayaan," tegasnya.

Masih terkait pengobatan COVID-19, Menkes Budi Gunadi pun memastikan layanan telemedisin (telemedicine) untuk pasien COVID-19 tetap berjalan setelah PPKM dicabut.

Penggunaan layanan telemedisin selama ini ditujukan untuk pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman). Kebutuhan obat isoman pun masih tersedia dan diberikan gratis oleh Pemerintah.

"Fungsi telemdisinnya tetap jalan ya dan obatnya sampai sekarang pun tetap masih akan kami berikan dari Pemerintah," kata Budi Gunadi.

Ke depannya, layanan telemedisin akan ditinjau (review) perkembangannya secara bertahap. Hal ini menyesuaikan dengan situasi COVID-19 pada masa transisi pandemi menuju endemi.

"Telemedisin masih jalan. Balik lagi nanti secara bertahap, kami akan review, begitu nanti masyarakat sudah kelihatah lebih siap (dalam hal akses pengobatan), mungkin kita lebih longgar (soal layanan telemedisin)," lanjut Budi Gunadi.

Bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isoman dapat memanfaatkan layanan telemedisin gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sampai saat ini obat masih gratis disediakan.

Pada pembaruan telemedisin Kemenkes per November 2022, obat tersebut kini bisa diambil langsung oleh anggota keluarga ke apotek Kimia Farma yang sudah ditentukan tanpa menunggu pengiriman.