Menkes Budi Blak-blakan 2 Hal yang Bikin RI Pede Cabut PPKM

Ditegaskan kembali oleh Budi Gunadi Sadikin, mobilitas masyarakat sebenarnya bukan faktor risiko terbesar yang menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 baru.

"Contohnya, kita lihat Lebaran kemarin, enggak terjadi apa-apa juga (lonjakan drastis), terus kita kan ada G20 (Presidensi G20 Indonesia) tenang-tenang aja tuh. Padahal waktu itu, yang varian BA.5 dan XBB masuk November - Desember 2022," ujarnya.

"Ya karena memang level imunitas penduduk kita sudah kuat sehingga kita berani tarik (dicabut) itu PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat. Kegiatan itu dalam bentuk kerumunan dan pergerakan."

Meski begitu, Menkes Budi Gunadi tak menampik, ada sebagian kalangan yang masih mengkhawatirkan terjadinya mobilitas tinggi akan berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19.

"Masih banyak teman-teman kita berpikir bahwa ini Lebaran akan terjadi lonjakan, Tahun Baru akan terjadi lonjakan. Dari segi emotional ini benar, tapi secara scientific, is not right (tidak benar secara saintifik)," pungkasnya.

"Kita lihat peningkatan terjadi karena ada varian baru dan tergantung pada tingkat imunitas penduduk."

Selanjutnya, yang membuat Pemerintah berani menarik PPKM, lanjut Budi Gunadi Sadikin, hal kedua adalah tersedianya intervensi medis sebagai pengganti intervensi non medis.

"Karena dulu pada saat kita terapkan PPKM di awal 2021, kita belum punya intervensi medis. Jadi obat-obatannya juga masih cari-cari, vaksin masih cari-cari. Karena kita tidak memiliki intervensi medis untuk mengurangi resiko kesehatan, kita taruh intervensi yang non medis," terangnya.

"Salah satunya adalah PPKM ini. Itu adalah intervensi non medis karena kita enggak tahu obatnya apa, enggak tahu vaksinnya apa. Ya udah, masyarakat jangan ke mana-mana dulu, supaya tidak menularkan karena kalau menularkan berbahaya ya."

Adanya intervensi medis dalam ketersediaan obat-obatan dan vaksin COVID-19 artinya, masyarakat sudah tahu akan berobat ke mana bila bergejala. Kemudian untuk pencegahan infeksi COVID-19, Pemerintah menyediakan vaksin COVID-19 gratis.

"Hal yang kedua, kenapa kita yakin untuk menarik PPKM ini sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan seperti biasa normal, khususnya pergerakan dan kerumunan, karena kita sudah punya intervensi medis ya," lanjut Menkes Budi Gunadi.

"Kita sudah punya vaksinnya, kita sudah punya obat dan perawatannya, istilah kesehatannya itu terapeutik."

Acuan Pemerintah mencabut PPKM dari pertimbangan imunitas dan intervensi medis ini juga bagian dari transisi pandemi COVID-19 menuju endemi. Artinya, Pemerintah tidak 'asal-asalan' mengambil keputusan pencabutan PPKM.

"Bahwa PPKM dicabut bukan hanya di isukan grusak-grusuk begitu saja, ini merupakan bagian dari strategi transisi pandemi menjadi endemi, yang mana secara bertahap, kita akan menurunkan intervensi Pemerintah," Budi Gunadi Sadikin menuturkan.

"Di satu sisi lainnya, meningkatkan partisipasi masyarakat."

Menkes Budi Gunadi sebelumnya menyampaikan bahwa selepas pencabutan PPKM, masyarakat diharapkan mempunyai kesadaran tinggi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Dalam hal ini, bukan pula mengganti aturan, melainkan Pemerintah akan mengurangi aturan pembatasan yang ada.

"Jadi sifatnya lebih inklusif, lebih membangun gerakan, bukan eksklusif harus didorong Pemerintah. Bukan sifatnya program, tapi ini gerakan. Nah, oleh karena itu, justru dalam implementasi strategi dari pandemi menjadi endemi, kita kurangi secara bertahap intervensinya (pembatasan)," terang Budi Gunadi usai Ratas Percepatan Penanganan Stunting di Kantor Presiden Jakarta pada Senin, 2 Januari 2023.

"Intervensi itu (maksudnya) aturannya, regulasi, maksanya, supaya apa? Supaya kembali ke masyarakat. Jadi tidak ada rencana untuk mengganti aturan, justru kita akan kurangi aturan."