Wisatawan China Siap Bepergian Jelang Imlek, Masuk RI Wajib PCR?

Berkaitan dengan protokol pelaku perjalanan dari China, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Pemerintah untuk lebih memprioritaskan keselamatan maupun kesehatan rakyat Indonesia. Ia mengingatkan, jangan sampai ada pelonggaran protokol kesehatan yang dilakukan.

Terlebih, dilakukan hanya demi mencapai target ekonomi dan justru mengabaikan keselamatan rakyat Indonesia. Karenanya, Muzani berpendapat, perlu ada aturan-aturan khusus yang dibuat terhadap wisatawan asal China yang ingin masuk ke Indonesia.

Misalnya, kewajiban melakukan tes PCR bagi turis asal China yang ingin masuk ke Indonesia harus diperketat. Hal ini sebagai langkah antisipasi serta kewaspadaan dari Pemerintah terhadap kemungkinan meningkatnya kasus COVID-19 di Tanah Air.

"Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat," kata Muzani, Jumat (13/1/2023).

Muzani melanjutkan, upaya-upaya yang telah dibangun selama ini seperti tercapainya kekebalan komunitas  di masyarakat, jangan sampai lantas sia-sia karena masih ada ancaman dari luar. Apalagi mencapainya bukan pekerjaan mudah.

"Jangan sampai sia-sia akibat ketidakwaspadaan kita terhadap kemungkinan ancaman COVID-19 yang berasal dari turis-turis luar negeri, terutama turis asal China," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyarankan, Indonesia menerapkan kebijakan yang digunakan negara-negara lain terkait turis asal China. Contohnya, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, Asia maupun Afrika. Mayoritas mewajibkan tes PCR.

Bahkan, Pemerintah Maroko saat ini telah menetapkan pelarangan bagi turis asal China yang ingin masuk. Sehingga, penting Pemerintah Indonesia mulai mengkaji, mempertimbangkan pengetatan, pembatasan, dan pemberlakuan aturan-aturan khusus.

Pemerintah saat ini menargetkan 253.000 turis asal China yang masuk ke Indonesia pada tahun 2023. Terlebih, perkiraan meningkatnya turis China awal tahun ini sangat mungkin terjadi jelang Imlek.

Menurut Muzani, penting bagi Menteri Pariwisata dan Menteri Kesehatan untuk menerapkan aturan-aturan khusus tersebut. Pemerintah juga harus memiliki kewajiban melindungi masyarakatnya dari ancaman COVID-19 yang terus bermutasi.

"Serta meredam kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman COVID-19. Pengetatan protokol kesehatan bagi wisatawan luar negeri sebagai bentuk kewaspadaan dini guna menghindari terjadinya glombang COVID-19 di Indonesia," tutupnya.