Liputan6.com, Jakarta Permasalahan yang masih dihadapi dalam penanganan stunting seputar integrasi data yang berbeda-beda dan kemiskinan ekstrem. Ada jugga soal optimalisasi dana dalam penanganan stunting, manajemen data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) perencanaan anggaran, dan intervensi penanganan lingkungan.
Faktor-faktor permasalahan stunting di atas, utamanya dari laporan 6 kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka.
Baca Juga
Tiap perwakilan daerah menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan inovasi yang telah dilakukan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Advertisement
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyampaikan permasalahan dan kondisi Stunting di Sukabumi. Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 di Sukabumi sebesar 19,1 persen.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Sukabumi dalam upaya penurunan stunting, optimalisasi dari hulu dari puskesmas dan posyandu, serta intervensi tablet tambah darah pada remaja perempuan.
"Permasalahan yang dihadapi Sukabumi adalah soal integrasi data penanganan stunting agar tidak tumpang tindih, optimalisasi dana khusus untuk penanganan kawasan, dukungan anggaran dalam pendampingan keluarga resiko stunting," ujar Fahmi saat 'Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Provinsi Jawa Barat' baru-baru ini.
Kurangnya Kunjungan Posyandu
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim membeberkan kondisi stunting di wilayahnya berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sudah turun sebesar 16,9 persen.
Berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemkot Bogor di antaranya, membentuk tim pendamping keluarga, melakukan pencegahan stunting di 1.000 hari pertama kehidupan di seluruh Posyandu Kota Bogor dan program pendampingan gizi dan pemenuhan gizi.
Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan stunting adalah alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk keluarga risiko stunting, sebagaimana pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.
Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menyampaikan bahwa stunting ciamis termasuk kategori rendah. Data SSGI 2021 menunjukkan, tahun 2021 prevalensi stunting sebesar 16 persen.
Pemerintah Kabupaten Ciamis telah melakukan intervensi berbagai intervensi untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Intervensi spesifik mencakup peningkatan kesehatan masyarakat dan bantuan kesehatan.
Intervensi sensitif seperti pengelolaan lingkungan, kawasan kumuh, dan penyaluran bantuan sosial.
Permasalahan penanganan stunting di Ciamis di antaranya masih kurangnya kunjungan posyandu, kurangnya kehiatan bimbingan perkawinan, belum optimalnya edukasi kesehatan bagi remaja. Kemudian permasalahan kemiskinan ekstrem di antaranya, belum tersedianya data dasaran yang akurat dan tumpang tindihnya sasaran.
Advertisement
Banyak Masyarakat Miskin
Selanjutnya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, data stunting di Kabupaten Purwakarta berdasarkan SSGI 2021 sebesar 20,6 persen. Upaya yang telah dilakukan Pemkab Purwakarta dalam penanganan stunting dari hulu adalah pemberian tablet tambah darah pada remaja, skrining anemia, dan bimbingan perkawinan calon pengantin.
Program-program pemenuhan gizi anak-anak juga dilakukan dengan sosialisasi gemar makan sayur dan buah, pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hami, pemenuhan nutrisi, dan pemenuhan air bersih.
Masalah dan kendala penanganan stunting di Purwakarta terkait perencanaan anggaran penentuan bedaran alokasi anggaran stunting dari dana desa, dan pengelolaan data.
Bupati Majalengka Karna Sobahi menyampaikan, berdasarkan data SSGI 2021, prevalensi stunting sebesar 21 persen. Intervensi spesifik dan sensitif juga telah dilakukan Kabupaten Majalengka, dan alokasi khusus anggaran untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Berbagai isu yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka seperti masih banyaknya masyarakat miskin, masih tingginya anemia di kalangan remaja, dan tingginya kasus pernikahan dini.
Kemudian juga masalah basis data dalam penanganan stunting yang berbeda antara pusat dan daerah, masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.
Inovasi Kabupaten Sumedang
Bupati Kabupaten Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, prevalensi stunting di Kabupaten Sumedang berdasarkan data SSGI 2021 sebesar 21 persen.
Berbagai intervensi telah dilakukan Kabupaten Sumedang, seperti pemenuhan gizi pada remaja dan pemenuhan tablet tambah darah, bimbingan calon pengantin, dan pemenuhan gizi pada keluarga resiko stunting.
Inovasi dalam penanganan stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang, yakni inovasi aplikasi "Simpati" yang menampung data-data penanganan stunting. Dalam aplikasi mencakup data balita, cakupan intervensi, yang juga sebagai penyedia bahan dalam pengambilan kebijakan.
Keberhasilan Kabupaten Sumedang dalam penanganan stunting turut menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu. Bahkan Jokowi meminta daerah lain meniru keberhasilan Sumedang menangani stunting.
Sementara itu, ada juga kendala dalam penanganan stunting di Kabupaten Sumedang, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap stunting, dan kurangnya intervensi program-program di Posyandu.
Advertisement