PT Pharos: Hasil Uji Lab, Obat Sirup Praxion Tak Ada Cemaran EG dan DEG

Sebelumnya, PT Pharos Indonesia telah melakukan voluntary recall (penarikan produk secara sukarela) terhadap produk Praxion dari batch terkait sebagai tanggung jawab industri farmasi. Seluruh mitra distribusi dan penjualan juga diminta untuk sementara waktu tidak menjual produk Praxion sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Selain melakukan uji di laboratorium independen, PT Pharos Indonesia melakukan pemeriksaan ulang keamanan produk di laboratorium internal.

"Pengujian dilakukan sesuai dengan aturan Farmakope Indonesia edisi VI suplemen II. Hasil pemeriksaan internal ini menunjukkan produk masih memenuhi spesifikasi Farmakope Indonesia," Ida Nurtika menambahkan.

Untuk memperkuat data, secara aktif PT Pharos Indonesia juga mengumpulkan sampel produk dari apotek-apotek untuk diperiksa mutu dan keamanannya secara intensif.

"PT Pharos Indonesia akan terus bersikap kooperatif dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan serta menunggu arahan terkait langkah lanjutan yang perlu dilakukan," tutup Ida.

Kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal akut mendesak Presiden dan DPR RI untuk memanggil pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kemenkes untuk menjelaskan kasus gagal ginjal yang baru terdeteksi di Jakarta.

Sebab, pada kasus yang menyebabkan satu orang meninggal dan satu orang masih dirawat telah meminum obat sirup Praxion yang dinyatakan BPOM aman.

"DPR dan Presiden tidak bisa hanya diam, harus segera panggil BPOM dan Menkes untuk memastikan bahwa tidak ada lagi obat yang bermasalah tapi," ujar anggota tim advokasi untuk kemanusiaan gagal ginjal akut pada anak, Al Araf, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

Al Araf bahkan mempertanyakan tugas daripada BPOM yang sebelumnya sudah mengecek daftar obat yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan sudah merilis obat-obat yang dinyatakan berbahaya.

"Menurut saya legitimasi kepala BPOM menjadi rendah. Terus kemudian legitimasi Menkes juga rendah karena sudah menyatakan kasusnya berhenti, selesai tapi ternyata masih ada," pungkas Araf.

Terkait hal tersebut pun dirinya juga mendesak agar pihak Bareskrim Polri untuk terus kasus gagal ginjal yang mulai mencuat lagi. Tidak hanya berhenti di badan pengawasan saja, namun juga pihak-pihak yang terkait dengan peredaran obat.

"Jangan hanya berhenti terhadap instansi-instansi terkait, khusunya mereka-mereka yang dikatakan memberikan ijin dan legal dalam peredaran obat tersebut yang ternyata mengandung racun termasuk dugaan terhadap BPOM harus di cek dan harus diproses secara hukum," tegasnya.