Menkes Sebut Harga Vaksin COVID-19 Booster Rp100 Ribu di Masa Endemi

Sementara itu, mengenai kedaruratan kesehatan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres). Di mana saat ini kondisi masih pandemi COVID-19. 

“Keppres-nya masih hidup, kedaruratan bahasa populernya itu pandemi, jadi Keppres Pandemi itu masih berlaku dan itu menginduk ke Keppresnya WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) yang namanya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).”

Mengingat pandemi berlaku secara global, maka tidak memungkinkan untuk memutuskan sendiri soal kedaruratan tersebut.

“Karena ini pandemi global, kalau kita putusin sendiri kan lucu, harusnya putusinnya dengan mereka (WHO).”

Beberapa negara telah mendeklarasikan bahwa status kedaruratan pandemi mereka akan berakhir pada Mei tahun ini. Negara-negara tersebut termasuk Jepang dan Amerika Serikat.

Melihat hal tersebut, Budi pun melakukan konsultasi dengan WHO. Hasil diskusi tersebut menyatakan bahwa keputusan mengenai kedaruratan adalah wewenang masing-masing negara.

“Ini diplomatis. Pertama, keputusan mengenai kedaruratan adalah wewenang masing-masing negara. Nomor dua, dia kasih pesan seakan-akan begini ‘Tapi kalau jalan sendiri kan lucu juga’ orang bisa ketawa tiba-tiba Indonesia jadi satu-satunya negara yang bilang ‘kita endemi’ yang lain enggak, itu kan lucu juga,” kata Budi.

Berdasarkan diskusi dengan WHO, organisasi tersebut memberi tahu beberapa faktor-faktor ilmiah yang mendasarinya pencabutan status kedaruratan kesehatan.

“WHO menyarankan, yang menjadi konsideran ilmiahnya adalah hospitalisasi, ICU, dan kematian. Masalahnya tidak semua negara memasukkan data hospitalisasi, ICU, dan kematian. Di region-nya kita hanya Bangladesh yang memasukkan data itu.”

WHO pun meminta Indonesia untuk memasukkan data-data terkait angka hospitalisasi, ICU dan kematian akibat COVID-19 Mendengar permintaan tersebut, Kemenkes akan ikut memasukkan data-data tersebut ke WHO.

“Dan kita akan komunikasi intens dengan WHO agar pada saat nanti kita mendeklarasikan, maka ini jadi enggak aneh dan mereka sudah tahu. Dan tidak kelihatan kita nyelonong sendiri.”

“Saya juga minta teman-teman segera buka komunikasi dengan Amerika dan Jepang untuk melihat perkembangan mereka, timeline-nya mereka, dan skedulnya mereka seperti apa. Jadi kalau pun kita mendeklarasikan, maka kita akan sama protapnya (prosedur tetap) dengan negara-negara maju dan dengan sepengetahuan WHO.”