Bio Farma Yakin Harga Vaksin COVID-19 Tak Melebihi Rp150 Ribu

Vaksinasi COVID-19 Bagi Warga yang Akan Mudik — Paramedis menyiapkan vaksin dosis ketiga covid-19 (booster) saat vaksinasi serentak Pemkot Depok di Kantor Kecamatan Cinere, Depok, Senin (18/4/20222). Pemkot Depok menggelar gebyar vaksinasi booster secara massal di 11 Kantor Kecamatan mulai hari ini hingga Rabu, 20 April. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir meyakini harga vaksin COVID-19 tidak akan melebihi Rp150.000 bila vaksin tersebut akan dipasarkan ke masyarakat. Walau begitu, Pemerintah pasti mempertimbangkan lebih lanjut keputusan harga vaksin.

"Sekali lagi sih, harganya (vaksin berbayar) enggak akan mungkin lebih dari Rp150.000," katanya kepada Health Liputan6.com saat ditemui usai acara HUT Holding BUMN Farmasi di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, ditulis Jumat (10/2/2023).

Kisaran harga vaksin COVID-19 di atas, menurut Honesti juga melihat pertimbangan bilamana vaksin IndoVac yang dikembangkan Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine dipersiapkan berbayar nantinya.

Penghitungan harga vaksin COVID-19 akan dihitung kembali oleh Bio Farma dan Pemerintah. Dalam hal ini, harga vaksin pasti berbeda dari harga semula yang dibeli Pemerintah melalui APBN.

Meski begitu, kembali diyakini Honesti, harga vaksin COVID-19 tidak sampai lebih dari Rp150.000.

"Kalau kisaran harga kan sekarang Pemerintah beli di kami itu Rp95.000. Yang penting, kalau seandainya nanti kami diizinkan dijual ke masyarakat, tentunya nanti ada harga yang bisa kita hitung lagi ya, karena pasti beda harganya," terang Honesti.

Salah satu persiapan untuk mengakhiri pandemi adalah memenuhi capaian vaksinasi Covid-19. Jika pandemi berakhir, muncul pertanyaan apakah vaksin Covid-19 akan diberikan secara rutin.

2 dari 3 halaman

Vaksin Berbayar untuk Booster Ketiga

Terkait rencana vaksin COVID-19 berbayar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) membuka peluang hal ini ditujukan sebagai vaksinasi booster ketiga.

Rencana vaksin COVID-19 berbayar untuk booster disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi. Persoalan vaksin COVID-19 berbayar pun masih dalam kajian.

"Ini (vaksin COVID-19 berbayar) kemungkinan untuk booster ketiga," kata Nadia saat dikonfirmasi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Jumat, 10 Februari 2023.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (8/2/2023) saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI menyatakan, kemungkinan vaksin booster akan dipatok harga Rp100.000 jika pandemi COVID-19 telah bertransisi menjadi endemi.

Di hadapan angggota Komisi IX DPR RI, Budi Gunadi mengemukakan, bahwa harga Rp100.000 untuk vaksin COVID-19 seharusnya dapat diterima. Sebab, pertimbangan harga vaksin tersebut sudah termasuk biaya lain di luar harga vaksin itu sendiri.

"Vaksin ini kan harganya sebenarnya di bawah Rp100.000 lah, vaksinnya belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa dicover oleh masyarakat secara independen gitu kan," jelasnya.

"Tiap enam bulan sekali Rp100.000, menurut saya sih suatu angka yang masih make sense ya."

3 dari 3 halaman

Vaksin Bisa Beli di Apotek dan RS

FOTO: Vaksinasi Massal untuk Warga Lansia — Petugas medis memeriksa kesehatan warga lanjut usia (lansia) sebelum disuntik vaksin Sinovac di Alun-Alun Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/2/2022). Sebanyak 600 dosis vaksin Sinovac disiapkan pemerintah setempat untuk warga lansia guna mencegah penyebaran COVID-19. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pada Selasa (24/1/2023), Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksin COVID-19 akan bisa dibeli di apotek dan rumah sakit. Rencana ini dijalankan bila terjadi perubahan pencabutan status pandemi dalam masa transisi ini.

Rencana vaksin COVID-19 yang tersedia di apotek dan rumah sakit nanti ditujukan kepada non Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sehingga mereka dapat membeli vaksin sendiri.

"Nanti untuk yang non PBI, masyarakat akan kami buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek dan rumah sakit-rumah sakit," beber Budi Gunadi saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

"Secara umum, sama seperti kalau kita mau melakukan vaksinasi meningitis atau vaksinasi influenza yang umum bisa dilakukan."

Adanya rencana strategi vaksin COVID-19 PBI dan non PBI, masyarakat miskin dapat ditanggung gratis melalui mekanisme BPJS Kesehatan. Sedangkan, kelompok non PBI dapat membeli vaksin sendiri.

"Sehingga dengan demikian, beban negara akan terkonsentrasi masyarakat yang miskin saja dan itu akan dicover dengan mekanisme normal melalui PBI. Itu rencana kami ke depannya," ucap Budi Gunadi.