Wacana Vaksin Booster Rp100 Ribu Saat Endemi, Epidemiolog: Selama Masih Wabah Harus Terjangkau

Lebih lanjut, Masdalina menyampaikan bahwa varian-varian baru COVID-19 membutuhkan jenis vaksin baru yang sesuai dengan varian.

“Varian-varian baru seharusnya memiliki jenis vaksin yang baru, yang sesuai dengan jenis variannya. Jadi selama secara epidemiologi kondisi terkendali, tidak ada VoC (variant of concern) baru yang virulen kita tidak membutuhkan booster,” jelasnya.

Senada dengan Masdalina, epidemiolog Dicky Budiman juga menilai bahwa vaksin booster enam bulan sekali bukanlah hal yang diharuskan bagi setiap orang.

“Kebutuhannya sebetulnya enggak mesti enam bulan sekali, belum tentu semua orang harus booster terus. Ini bisa hanya pada kelompok berisiko tinggi. Jadi, saat ini masih terlalu dini untuk mengatakan semua harus booster enam bulan sekali, kecenderungannya tampaknya tidak seperti itu.”

Yang pasti, lanjut Dicky, polanya akan seperti vaksin flu atau influenza di mana pemberiannya satu tahun sekali pada orang yang berisiko seperti lanjut (usia) lansia atau orang dengan mobilitas tinggi.

Dicky juga menyampaikan riset terakhir soal hybrid immunity. Riset menunjukkan, imunitas yang terbentuk pada orang yang sudah divaksinasi lengkap dapat bertahan 12 bulan.

“Misalnya orang divaksinasi tiga kali, kemudian terinfeksi oleh subvarian Omicron, hybrid immunity yang terbentuk itu bertahan 12 bulan rata-rata.”

“Jadi urgensi atau dasar enam bulan menjadi enggak esensial. Ditambah lagi jika itu menyangkut kelompok muda atau yang risikonya kecil. Nah ini kenapa saya tidak melihat urgensi (booster) per enam bulan,” pungkas Dicky.

Dicky pun menanggapi soal vaksin booster yang diwacanakan akan dibayar mandiri oleh masyarakat.

Menurutnya, alih-alih mempersiapkan pembayaran mandiri, negara-negara di dunia terutama negara maju dan sebagian negara berkembang sudah menyiapkan mekanisme penyediaan vaksin booster dengan pembiayaan universal health coverage.

“Jadi sebenarnya enggak beli (vaksin), masyarakat mendapatkan haknya karena dia melakukan kewajiban membayar premi dari asuransinya kalau di Indonesia BPJS Kesehatan. Ini termasuk untuk masyarakat yang kaya atau menengah,” ujar Dicky.

Sedangkan, untuk masyarakat kurang mampu, maka tergolong dalam penerima bantuan iuran atau PBI, artinya dibantu oleh negara, tambahnya.

Bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin dari fasilitas kesehatan swasta maka boleh saja, tapi peran pemerintah tidak hilang.

“Sebagaimana jenis-jenis vaksin yang sifatnya menjadi masalah kesehatan masyarakat, itu (vaksin booster) harus difasilitasi oleh pemerintah.”

“Mekanismenya kalau begitu sebenarnya tidak terlalu memberatkan pemerintah karena kan kalau di BPJS ada sistem subsidi silang, yang kaya bantu yang miskin. Seharusnya itu yang dikembangkan,” pungkasnya.