Pakar: Vaksin COVID-19 Sebaiknya Gratis meski Nanti Sudah Masuk Endemi

Liputan6.com, Jakarta Menanggapi rencana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal rencana vaksin COVID-19 berbayar di kisaran Rp100 ribu di masa endemi, Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama secara tersirat menyatakan kurang setuju.

Menurut Prof Tjandra, COVID-19 adalah penyakit yang pernah menjadi pandemi luar biasa. Oleh sebab itu, akan lebih baik kalau negara melindungi warganya terhadap penyakit ini, dalam hal ini vaksinasi. 

"Walaupun nanti sudah bukan pandemi, jadi tetap diberikan vaksinasi secara cuma-cuma. Paling tidak beberapa tahun ke depan dan lalu dievaluasi lagi dan lagi," kata Tjandra Yoga saat dihubungi Health Liputan6.com ditulis Sabtu (11/2/2023).

Dilanjutkan pria yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan RI, bukan hanya vaksin yang harus ditanggung pemerintah, tapi hal lain seperti pembiayaan pada pasien-pasien yang mengalami long COVID.

"Sekarang sedang banyak dibicarkan tentang long COVID, yang baiknya juga ditanggung oleh pemerintah pembiayaannya," katanya. 

Sementara itu, epidemiolog Dicky Budiman juga mengatakan bahwa negara sebaiknya sudah menyiapkan mekanisme penyediaan vaksin booster dengan pembiayaan universal health coverage. Sehingga, masyarakat tidak membelinya. 

“Jadi, sebenarnya enggak beli (vaksin). Masyarakat mendapatkan haknya karena dia melakukan kewajiban membayar premi dari asuransinya kalau di Indonesia BPJS Kesehatan. Ini termasuk untuk masyarakat yang kaya atau menengah,” ujar Dicky.

Sedangkan, untuk masyarakat kurang mampu, maka tergolong dalam penerima bantuan iuran atau PBI, artinya dibantu oleh negara, tambahnya.

Bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin dari fasilitas kesehatan swasta maka boleh saja, tapi peran pemerintah tidak hilang.

“Sebagaimana jenis-jenis vaksin yang sifatnya menjadi masalah kesehatan masyarakat, itu (vaksin booster) harus difasilitasi oleh pemerintah.”