Transisi Endemi, Kemenkes: Kalau Mau WFH Tergantung Perusahaan

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana sebelumnya menilai, penerapan kembali Work From Home (WFH) atau mekanisme bekerja dari rumah sebagai strategi ampuh dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.

Hal ini melihat kondisi kemacetan kendaraan di ibu kota Jakarta kini makin parah setelah pemerintah pusat memutuskan mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"WFH satu satunya metode yang terbukti mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, sudah terbukti tiga tahun yang lalu," ucap William dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2023).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan, tingkat kemacetan (congestion level) di Jakarta pada pekan lalu sudah mencapai 61 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada hari jam yang sama di 2019 yang hanya berkisar di 56 persen.

William pun meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk segera memetakan pola kerja hybrid untuk perusahaan yang ada di ibu kota.

"Kota-kota besar dunia sudah menerapkan kerja hybrid karena terbukti kerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas. Disnaker harus bisa memetakan berapa persen bidang pekerjaan di Jakarta yang bisa dilakukan secara hybrid," pungkasnya.

Saat awal 2023, Syahril mengatakan, pembatasan-pembatasan aktivitas kini telah ditiadakan selepas PPKM dicabut. Misalnya, karyawan tidak perlu lagi melakukan WFH dan bisa kerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

"Pencabutan PPKM harus ditandai, (karena) bukan mencabut kedaruratan kesehatan. Itu tahapannya berbeda, yang dicabut PPKM ini pembatasannya saja," katanya di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta.

"Contoh, kita tidak perlu lagi ada WFH, pembatasan ke mal, dan sebagainya."

Syahril menjelaskan, bahwa dengan dicabutnya pembatasan tersebut, bukan berarti pula tidak ada upaya yang perlu dilakukan. Masyarakat masih perlu menerapkan berbagai hal untuk bisa melindungi diri dari COVID-19.

"Kita hanya mengatur satu saja bahwasanya kalau kita masuk ke suatu kerumunan, di bagian transportasi publik, dan sebagainya (masih) harus vaksinasi. Itu bagian dari upaya karena kita masih pandemi," jelasnya.