Menkes Spill Tipis-Tipis Hasil Rapat dengan WHO Soal Status Endemi

Menurut Budi, nominal sebesar Rp100 ribu untuk mendapatkan vaksinasi booster bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas masih masuk akal.

“Tiap enam bulan sekali Rp100 ribu menurut saya sih suatu angka yang masih make sense," kata Budi.

Sementara itu, bagi masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan vaksinasi booster COVID-19 ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

"Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu nanti kita cover melalui mekanisme PBI (penerima bantuan iuran).”

Lantas, hingga kapan vaksinasi booster ditanggung pemerintah dan kapan mulai ditanggung masyarakat secara independen?

Terkait hal ini, Budi mengatakan bahwa dalam Undang-Undang terkait wabah perkara ini sudah dibahas. Selama status pandemi, maka kondisi masih dinyatakan darurat. Artinya, negara masih memiliki kewajiban untuk membayar keperluan vaksin masyarakat.

“Memang di Undang-Undang Wabah itu ditulis, selama ini masih di-declare darurat, negara masih bayar. Itu menjadi diskusi di kita sekarang.”

Kondisi Indonesia yang masih pandemi dibuktikan oleh Keputusan Presiden (Keppres) tentang kedaruratan kesehatan yang masih berlaku.

“Keppres-nya masih hidup, kedaruratan bahasa populernya itu pandemi, jadi Keppres Pandemi itu masih berlaku dan itu menginduk ke Keppresnya WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) yang namanya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).”

Mengingat pandemi berlaku secara global, maka tidak memungkinkan untuk memutuskan sendiri soal kedaruratan tersebut.

“Karena ini pandemi global, kalau kita putusin sendiri kan lucu, harusnya putusinnya dengan mereka (WHO).”

Berdasarkan diskusi dengan WHO, organisasi tersebut memberi tahu beberapa faktor-faktor ilmiah yang mendasarinya pencabutan status kedaruratan kesehatan.

“WHO menyarankan, yang menjadi konsideran ilmiahnya adalah hospitalisasi, ICU, dan kematian. Masalahnya tidak semua negara memasukkan data hospitalisasi, ICU, dan kematian. Di region-nya kita hanya Bangladesh yang memasukkan data itu.”

WHO pun meminta Indonesia untuk memasukkan data-data terkait angka hospitalisasi, ICU dan kematian akibat COVID-19 Mendengar permintaan tersebut, Kemenkes akan ikut memasukkan data-data tersebut ke WHO.

“Dan kita akan komunikasi intens dengan WHO agar pada saat nanti kita mendeklarasikan, maka ini jadi enggak aneh dan mereka sudah tahu. Dan tidak kelihatan kita nyelonong sendiri.”

“Saya juga minta teman-teman segera buka komunikasi dengan Amerika dan Jepang untuk melihat perkembangan mereka, timeline-nya mereka, dan skedulnya mereka seperti apa. Jadi kalau pun kita mendeklarasikan, maka kita akan sama protapnya (prosedur tetap) dengan negara-negara maju dan dengan sepengetahuan WHO.”