Dokter Kanker Anak Minim di RI, Apa Beasiswa Spesialis Kemenkes Bisa Dongkrak?

Ketua UKK Hematologi Onkologi IDAI Teny Tjitra Sari membeberkan, salah satu tantangan jumlah kanker anak masih relatif tinggi adalah minimnya dokter di sejumlah provinsi.

Padahal, ada 11.000 kasus baru kanker anak di Indonesia dengan jenis terbanyak yang diidap adalah leukemia (kanker darah).

"Tantangan yang kami hadapi, dokter konsultan onkologi di Indonesia masih sedikit, hanya 62. Jumlah ini juga tersebar di 25 provinsi dan terbanyak di (Indonesia) bagian barat, tengah sedikit, timur enggak ada," terangnya dalam webinar 'International Childhood Cancer Day 2023' pada Kamis, 15 Februari 2023.

Selain itu, ketersediaan alat dan fasilitas pelayanan kesehatan juga masih terkendala.

"Tidak semua rumah sakit mempunyai perawatan yang lengkap," sambung Teny Tjitra.

Dari segi obat-obatan untuk kanker anak juga masih terbatas impor. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan obat termasuk di masa awal pandemi COVID-19.

Untuk pemenuhan obat kanker anak, IDAI sudah berkomunikasi langsung dengan Kemenkes terkait akses obat agar bisa dipenuhi kebutuhannya di sejumlah daerah.

"Obat-obatan kanker anak ini juga sangat terbatas dan kebanyakan dari luar negeri. Bisa bayangkan pas kemarin COVID-19, obat sangat terhambat," tutup Teny Tjitra.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, kekurangan dokter spesialis di Indonesia berdampak terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Akibatnya, terjadi antrean pasien yang panjang dan sulitnya akses terhadap dokter di seluruh daerah di Indonesia.

“Kurangnya dokter spesialis itu nyata. Masyarakat hingga kini sulit untuk mendapatkan akses ke dokter," tegasnya dalam pernyataan resmi pada Senin, 13 Februari 2023.

Demi mempercepat produksi dokter spesialis, Kemenkes bersama Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP) menambah kuota beasiswa tahun 2023 yang menyasar 1.600 peserta. 

Jumlah ini bertambah, sebelumnya tahun 2022 hanya 600 peserta.

"Untuk itu, Pemerintah ingin mempercepat produksi dokter spesialis sehingga kekurangannya dapat segera diatasi, salah satunya melalui pemberian beasiswa ini,” sambung Budi Gunadi.

Beasiswa kerja sama Kemenkes dan LPDP ini juga ditujukan untuk dokter, dokter gigi, subspesialis, fellowship dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan lainnya.

Kemenkes bersama LPDP terus berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis, yang semula 300 menjadi 600 di tahun 2022. Pada 2023 menjadi 1.600, kemudian tahun 2024 akan disediakan sebanyak 2.500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri.