Menkes Budi: RI Punya 10 Ribu Puskesmas, Tak Cukup Jangkau Masyarakat

Disampaikan kembali oleh Budi Gunadi Sadikin, Kemenkes juga melakukan enam transformasi kesehatan. Salah satu yang paling penting adalah transformasi layanan primer.

"Itu yang sifatnya pencegahan atau namanya promotif preventif bukan layanan sekunder atau rujukan. Jadi kita, termasuk pemerintah daerah harus menjaga orang tetap sehat," lanjutnya melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

"Itu tugas utamanya sektor kesehatan, bukan menyembuhkan orang sakit."

Menurut Budi Gunadi, upaya pencegahan dapat mengurangi beban ekonomi ketimbang pengobatan. Bahkan dari sisi kualitas hidup, upaya pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Dampaknya akan banyak orang sehat dengan kualitas yang baik di Indonesia.

Untuk mewujudkan kualitas kesehatan penduduk Indonesia yang baik, diperlukan upaya pencegahan di setiap daerah. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Nias Utara tengah dalam proses melakukan penguatan sistem layanan kesehatan primer.

Puskesmas di Kabupaten Nias Utara berjumlah 11 unit. Sebanyak 8 unit Puskesmas di antaranya, berada di lokasi terpencil dan 3 Puskesmas berlokasi sangat terpencil.

Pada tahun 2022, pemerintah Nias Utara telah menetapkan 11 Puskesmas tersebut menjadi Puskesmas rawat inap. Tujuannya, memaksimalkan pelayanan karena jarak antar Puskesmas berjauhan, ditambah lagi kondisi jalan yang tidak bagus.

Bupati Kabupaten Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan, Kementerian Kesehatan tahun ini menggelontorkan anggaran lebih dari Rp80 miliar untuk kesehatan di Kabupaten Nias Utara.

Sebagian besar anggaran dipergunakan untuk pembangunan empat Puskesmas beserta alat kesehatan dan 3 rumah dokter. Anggaran juga dipergunakan untuk pembangunan tiga gedung baru di rumah sakit pratama Nias Utara dan alat kesehatan.

"Target kami di daerah bahwa 2023 ini, kami akan menaikkan status Puskesmas ini menjadi Rumah Sakit Daerah tipe D," ungkap Amizaro.

"Harapan kami bahwa di 2023 ini pembangunan gedung, mudah-mudahan tidak ada kendala dan bisa diprediksi Oktober selesai."

Pembangunan kesehatan di Indonesia tidak secara eksklusif dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Butuh keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara berpenduduk sehat.