BPJS Kesehatan Ungkap Status Rujukan Ibu Hamil Meninggal di Subang

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Subang, Maxi mengklarifikasi pemberitaan yang marak beredar terkait ibu hamil bernama Kurnaesih (39) yang meninggal dunia setelah ditolak RSUD Ciereng Subang, Jawa Barat.

Pemberitaan yang beredar menyebut bahwa Kurnaesih membutuhkan pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), tapi malah ditolak RSUD Subang.

Alasan yang disampaikan pihak rumah sakit dikabarkan belum menerima rujukan BPJS dari Puskesmas Tanjungsiang, fasilitas kesehatan (faskes) awal tempat Kurnaesih berobat.

"Kalau ada berita 'ditolak' karena tidak ada rujukan dari Puskesmas, saya klarifikasi tidak seperti itu.""

"Hasil pertemuan kami dengan pihak bidan desa, bidan Puskesmas, dan bidan Rumah Sakit (RS) tidak ada hal seperti itu," kata Maxi dalam keterangan yang diterima Health Liputan6.com pada Rabu (8/3/2023).

Dijelaskan kembali oleh Maxi, informasi yang diperoleh Dinkes Kabupaten Subang adalah sebenarnya pihak RSUD Ciereng Subang tidak mempunyai ruang kosong untuk ICU.

Dalam hal ini, ruang ICU sedang penuh, sementara Kurnaesih membutuhkan ruang ICU untuk penanganan lanjutan.

"Jadi 'tidak dilayani' itu dengan alasan bahwa memang pasien butuh ICU setelah operasi. Dan ICU sedang penuh," bebernya.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto geram mendengar kabar kematian ibu hamil yang ditolak RSUD Ciereng Subang, Jawa Barat. Menurutnya, hal itu menjadi catatan buruk kasus pelanggaran hak pasien di rumah sakit.

"Salah satu alasan penolakan perawatan disebut karena tidak ada rujukan dari puskesmas. Ini menjadi catatan buruk kasus pelanggaran hak pasien di RS," tegasnya melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Rabu, 8 Maret 2023.

Hak pasien, lanjut Edy, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Bahwa setiap pasien berhak memeroleh layanan kesehatan yang adil dan tanpa diskriminasi.

“Mengacu pada Pasal 32 huruf C UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) menyatakan, setiap pasien mempunyai hak memeroleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi,” terangnya.

Jika kondisi Kunaesih gawat, Edy menilai hal itu justru tidak perlu surat rujukan BPJS dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas.

"Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Inpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ucapnya.