IDI: Pemerataan Dokter Spesialis Sulit Diatasi Tanpa Jaminan Keamanan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa jumlah tenaga dokter spesialis atau sub spesialis di dalam negeri masih kurang. Dia menyebut hal ini menjadi persoalan bagi sektor kesehatan di Indonesia.

"Memang problemnya, kita masih punya problem dalam negeri. Dokter spesialisnya masih kurang, atau dokter yang punya sub spesialis masih kurang. Saya sudah bisikin ke Pak Menkes, ini harus diurus," kata Jokowi saat meresmikan Mayapada Hospital Bandung Jawa Barat, Senin (6/3/2023).

Ia pun telah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk memperbanyak dan mempermudah pendidikan dokter spesialis. Hal ini agar masyarakat yang sakit dapat tertangani dengan baik.

"Saya minta tadi juga ke Pak Menkes dan akan saya sampaikan ke Mendikbud juga, untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan. Sehingga masyarakat kita betul-betul semuanya yang sakit dapat tertangani," jelas Jokowi.

Jokowi menyampaikan alat kesehatan (alkes) dan fasilitas di rumah sakit saat ini sudah banyak yang bagus. Namun, kata dia, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan oleh pihak rumah sakit agar pelayanan ke masyarakat semakin baik.

"Alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus, tapi masih banyak yang belum bagus. Itu harus diperbaiki. Sehingga layanan rumah sakit ke masyarakat menjadi semakin baik," ujarnya.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menegaskan, kekurangan dokter spesialis di Indonesia berdampak terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Akibatnya, terjadi antrean pasien yang panjang dan sulitnya akses terhadap dokter di seluruh daerah di Indonesia.

“Kurangnya dokter spesialis itu nyata. Masyarakat hingga kini sulit untuk mendapatkan akses ke dokter," tegasnya dalam pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Senin, 13 Februari 2023 malam.

Demi mempercepat produksi dokter spesialis, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP) menambah kuota beasiswa tahun 2023 yang menyasar 1.600 peserta. 

Jumlah ini bertambah, sebelumnya tahun 2022 hanya 600 peserta.

"Untuk itu, Pemerintah ingin mempercepat produksi dokter spesialis sehingga kekurangannya dapat segera diatasi, salah satunya melalui pemberian beasiswa ini,” sambung Budi Gunadi.

Beasiswa kerja sama Kemenkes dan LPDP ini juga ditujukan untuk dokter, dokter gigi, subspesialis, fellowship dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan lainnya.

Kemenkes bersama LPDP terus berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa pendidikan dokter spesialis, yang semula 300 menjadi 600 di tahun 2022. Pada 2023 menjadi 1.600, kemudian tahun 2024 akan disediakan sebanyak 2.500 beasiswa untuk dokter spesialis, sub-spesialis, termasuk fellowship lulusan luar negeri.