Heboh BPJS Kesehatan Bakal di Bawah Menkes, Kemenkes Buka Suara

Merujuk pada draft RUU Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 425 berbunyi:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 (1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui:

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk BPJS Kesehatan; dan
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya pemberitaan mencuat soal Pasal 7 ayat (2) UU BPJS yang mengamanatkan BPJS bertanggungjawab langsung ke Presiden akan direvisi di RUU Kesehatan dengan ketentuan, yaitu BPJS bertanggugjawab kepada Presiden melalui Menteri.

Ketentuan ini didukung oleh Pasal 13 ayat (2) huruf a RUU Kesehatan yang menyatakan BPJS melaksanakan penugasan dari Kementerian Kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai ketentuan di RUU Kesehatan ini akan menurunkan kewenangan BPJS seperti Direksi dan Dewan Pengawas BPJS.

"Program JKN yang merupakan amanat konstitusi tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh BPJS Kesehatan, namun perlu dukungan dari Kementerian/Lembaga lainnya," kata Timboel, Jumat (24/2/2023). 

Jika BPJS di Bawah Menkes, maka Program Terancam Tak Berjalan Baik

Hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi Pelaksanaan program JKN yang melibatkan 30 K/L dan Pemda memposisikan BPJS memang harus bertanggungjawab langsung ke Presiden. Sehingga pelaksanaan program JKN memiliki check and balanced system antara BPJS dan 30 K/L. 

"Bila BPJS di bawah Menkes, maka program JKN akan terancam tidak berjalan dengan baik, yang dampaknya langsung kepada masyarakat," tutur Timboel. 

Menurut Timboel, dengan pasal-pasal tersebut, maka Menteri Kesehatan berpotensi akan mengintervensi kerja-kerja BPJS. BPJS Kesehatan dikhawatirkan akan melaksanakan tugas-tugas Kemenkes dengan menggunakan dana masyarakat yang dikumpulkan sebagai iuran JKN.