Guru Besar IPB: Pelabelan Berpotensi Mengandung BPA di Kemasan AMDK Belum Urgen untuk Dilakukan

Dia juga menyampaikan bahwa pencantuman logo recycle dengan nomor serta nama bahan kemasan di bawah kemasan botol minuman untuk saat ini sudah cukup, dan tidak perlu ditambah embel-embel bebas BPA atau BPA free.

Sementata itu, Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi, mengatakan ketidaksepahaman yang masih terjadi antar kementerian dan lembaga terkait sehubungan dengan adanya rencana perubahan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan harus diselesaikan dalam pembahasan antar Kementerian (PAK).

"Jadi, sebelum ada kesepakatan antara kementerian dan lembaga terkait, maka perlu ditunda dulu penerbitan peraturannya. Karena, itu berarti secara substansi belum dapat disepakati K/L terkait," ujarnya..

Dia menegaskan bahwa selayaknya pembentukan suatu peraturan, prosesnya harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan tidak diskriminatif.

Serta didukung dengan penelitian yang kuat. Apalagi kalau peraturannya itu akan mengikat pihak diluar institusi pembentuknya.

Sebab, kata Fajri, revisi Peraturan BPOM sudah masuk harmonisasi. Sebaiknya Kemenkumham harus memastikan dulu bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait sudah setuju dengan peraturan itu.

"Apabila tetap dilanjutkan prosesnya sampai kemudian disahkan, pengujian Peraturan Menteri/Kepala Lembaga itu bisa dibawa ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan UU," ujarnya.

Namun, Fajri, mengatakan akan sangat disayangkan apabila yang mengajukan itu adalah bagian dari pemerintah juga yang menolak kehadiran peraturan itu.

"Jadi, menurut saya, sebaiknya permasalahan itu diselesaikan dalam proses pembentukannya di internal pemerintah sebelum disahkan," ujarnya.