Akui Gagal Melobi BPJS Kesehatan Agar Menanggung Biaya Medical Check Up, Menkes Budi: Takut Tekor

Selain Korea Selatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut Amerika Serikat (AS) turut berupaya membiayai kesehatan nasional rakyatnya. Biaya pengeluaran kesehatan di AS bisa mencapai US$10.000 per kapita per tahun dengan rata-rata angka harapan hidup di usia 80 tahun.

Dari sisi biaya kesehatan, AS masih jauh dengan Jepang. Sebab, Jepang lebih mengupayakan promotif dan preventif.

“Saya bilang ya Amerika tuh US$10.000 per kapita per tahun, dia spend (keluarkan) per tahun, rata-rata orang outcome-nya usia hidupnya 80 tahun. Jepang tadi usia hidupnya 84 tahun,” jelas Menkes Budi.

“Lebih hebat orang Jepang dong daripada Amerika spend uangnya. Kenapa? karena dia lebih promotif preventif. Intervention (intervensi) lebih menjaga orang sehat, bukan ngobatin orang sakit.” 

Jaga Orang Sehat Lebih Murah

Budi Gunadi memahami pendidikan kedokteran memang ditujukan banyak untuk mengobati orang sakit. Meski begitu, dari sisi ekonomi makro justru biaya pengeluaran akan lebih murah untuk menjaga orang sehat.

“Tapi from macro economy (dari ekonomi makro) manajemen perspektif, kalau kita menjaga orang sehat itu jauh lebih murah dan kualitas hidup kan lebih baik,” katanya.

“Emangnya kita pengen masuk rumah sakit bagus, apapun rumah sakitnya, sehebat apapun dokternya di rumah sakit, pasti enggak mau dibelek-belek (dibedah), mendingan hidup sehat.”

Walaupun BPJS Kesehatan RI belum menanggung medical check up, alokasi skrining untuk penyakit-penyakit tidak menular sudah mulai ditambah. BPJS Kesehatan telah mengalokasikan Rp9 triliun untuk skrining.

"Sekarang BPJS sudah bagus, dia mau Rp9 triliun dia pakai untuk skrining," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin melanjutkan. 

Kalau Tak Hati-hati, BPJS Kesehatan Bisa Negatif

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) juga sudah menaikkan tarif layanan JKN di fasilitas kesehatan (faskes) pada Januari 2023. Tarif layanan JKN untuk faskes ini pertama kali naik di era Menkes Budi Gunadi Sadikin.

"Tarif BPJS (untuk faskes) itu enggak pernah dinaikin sejak 2016. Saya yang pertama kali naikin tuh. Itu aja udah naik diprotes rumah sakit, kenapa baru naik? Seharusnya kan dua tahun sekali (naiknya)," ujar Budi Gunadi Sadikin.

"Ya itu coba ditanya sama pendahulu-pendahulu saya (Menkes sebelumnya). Tapi saya bilangnya apa, ini kalau enggak hati-hati nih, enggak bakal kuat BPJS, bisa negatif. Karena intervensinya jangan terlalu yang kuratif (perawatan dan pengobatan)," dia menambahkan.

BPJS Kesehatan menjamin biaya layanan 14 skrining Penyakit Tidak Menular (PTM). Skrining PTM yang turut menyumbang kematian di Indonesia ini utamanya dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saksono Harbuwono menyebut bahwa salah satu skrining penyakit kanker mesti dilakukan lebih awal. Menurutnya, deteksi kanker melalui skrining lebih awal diharapkan dapat menurunkan angka kematian akibat penyakit kronis ini.

Implementasi klaim biaya skrining diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 

"Misalnya, pemanfaatan untuk deteksi kanker. Kalau deteksi kanker ini bisa ditambah dengan melakukan skrining dari awal, maka kanker tersebut bisa dideteksi pada stadium yang lebih dini," ujar Dante saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, ditulis Senin (13/2/2023).

"Sehingga pengobatan menjadi lebih baik dan ini tentu akan bermanfaat juga dengan aspek klinis kuratif yang lebih baik dan outcome yang lebih baik untuk menurunkan angka mortalitas pada penderita kanker.”

Adapun ke-14 skrining penyakit tidak menular yang dimaksud, yaitu:

1. Hipertiroid kongenital
2. Thalasemia
3. Anemia
4. Kanker anak
5. Stroke
6. Serangan jantung
7. Hipertensi
8. Penyakit paru non infeksi
9. Tuberkulosis
10. Kanker paru
11. Hepatitis
12. Diabetes
13. Kanker payudara
14. Kanker serviks
15. Kanker usus.