Jokowi Minta Menteri dan Pejabat Tidak Gelar Buka Bersama, Epidemiolog: Arahan yang Bagus

Dicky mengatakan bahwa meski Jokowi sudah meminta menteri dan kepala lembaga tidak menggelar buka bersama selama bulan Ramadhan kali ini, masyarakat mungkin tetap membuat bukber.

Namun, paling tidak masyarakat paham protokol kesehatan yang mesti dilakukan.

"Bila di masyarakat tetap melakukan buka bersama, harus dilakukan mitigas," tutur peneliti Global Health Security dari University of Griffith Australia ini.

Mitigasi yang bisa dilakukan diantaranya kala buka bersama tetap usahakan menggunakan masker bila sedang tidak makan. Lalu, makan-makan bersama ini sebaiknya dilakukan di tempat terbuka.

"Pastikan juga, yang terlibat dalam buka bersama ini sudah mendapatkan vaksinasi booster COVID-19," tutur Dicky.

Sementara itu, pada komunitas-komunitas yang sering bertemu seperti pondok pesantren atau sekolah, menurutnya tidak masalah untuk menggelar buka bersama.

Berikut peraturan Sekretaris Kabinet Indonesia Nomor 38/ Seskab/ DKK/ 03/ 2023 mengenai arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, 21 Maret 2023.

1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati dan wali kota.

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis surat tersebut.

Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI. Saat ini, di media sosial surat tersebut sudah beredar luas.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan arahan Presiden RI Joko Widodo agar seluruh pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN) tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah perlu dimaknai secara positif.

"Yang jelas, larangan bukber (buka bersama) ini jangan disalahartikan, bukan melarang kegiatan keagamaan," kata Saleh mengutip Antara.

Pasalnya, kata dia, alasan yang disampaikan dalam surat arahan tersebut karena saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

"Secara global, status penanganan COVID-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut, termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut," ujarnya.