SIP Akan Diterbitkan Pemerintah, Apa Dokter Boleh Praktik di Banyak Tempat?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melakukan perbaikan terhadap penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) dokter. Nantinya, SIP dokter akan diterbitkan oleh pemerintah pusat, bukan lagi dikeluarkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Arianti Anaya menerangkan, sebelumnya SIP dokter hanya diterbitkan oleh pemda, nantinya pemerintah pusat juga akan turun tangan menerbitkan SIP. 

Dalam hal ini, akan ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemda untuk penerbitan SIP. Hal ini secara bertahap nanti didiskusikan oleh Kemenkes bersama pemda. 

“SIP kalau dulu (diterbitkan) pemda, maka kami sampaikan di sini adalah pemerintah. Nanti kita akan duduk bareng, tentunya harus saling menjaga bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan secara transparan,” terang Ade, sapaan akrabnya saat ‘Sosialisasi dan FGD RUU Kesehatan: Penyederhanaan Proses SIP dan STR’ yang diikuti Health Liputan6.com di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

“Kami nanti akan membagi, siapa yang mana, yang menjadi kewenangan pemda, mana yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat).”

Izin Praktik Berdasarkan Need Assessment 

Lantas, dengan adanya penerbitan SIP dokter di tangan pemerintah pusat, bolehkah dokter berpraktik di banyak tempat? Seperti diketahui, banyak dokter yang berpraktik tidak hanya di satu daerah atau satu fasilitas kesehatan (faskes) saja.

Ade menjelaskan, penerbitan SIP akan menyesuaikan dengan kebutuhan dokter di masing-masing daerah. SIP pun dipertimbangkan terbit berdasarkan analisis kebutuhan (need assessment).

“Contohnya, kalau saja di daerah terpencil, dokternya cuma satu. Enggak mungkin kan SIP-nya 3. SIP tambahannya itu dimungkinkan diberikan, tetapi diberikan oleh pusat berdasarkan need assesment. Selebihnya kalau yang reguler, tetap dilakukan oleh pemda,” jelasnya.