Begini Pengaturan Baru Draft RUU Kesehatan, Termasuk Perlindungan Tenaga Kesehatan

Kemudian ada satu pasal yang diusulkan dihapus dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada RUU Kesehatan. Pasal yang dimaksud, yakni Pasal 328.

Pasal 328: Hak setiap orang untuk tetap dapat menuntut tenaga medis/tenaga kesehatan yang telah menjalani sidang disiplin atau alternatif penyelesaian sengketa.

(Diusulkan dihapus dalam DIM karena merupakan substansi hukum pidana dan perdata)

Masuk dalam Hukum Pidana dan Perdata

Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril sebelumnya mengatakan, pada RUU Kesehatan, Pemerintah mengusulkan adanya penghapusan pada substansi tuntutan bagi tenaga medis/tenaga kesehatan yang telah menjalani sidang disiplin atau alternatif penyelesaian sengketa, yang tertuang pada Pasal 328.

“Substansi ini, kami usulkan untuk dihapus dalam DIM, karena merupakan substansi hukum pidana dan perdata” jelasnya melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Minggu, 9 April 2023 malam.

Dalam RUU Kesehatan juga ada pengaturan substansi hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghentikan pelayanan apabila mendapat perlakuan kekerasan fisik dan verbal.

Mohammad Syahril menegaskan, hak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sebelumnya sudah tercantum dalam Undang Undang Kesehatan yang ada tidak hilang.

Terutama pada substansi perlindungan hukum selama menjalankan praktik sesuai standar yang tertuang dalam Pasal 282 ayat (1) huruf a.

Bahwa perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di luar kompetensinya dalam kondisi tertentu yang tertuang dalam pasal 296 serta mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tertuang dalam Pasal 322 ayat (4).

Penyelesaian Perselisihan Nakes

Penyelesaian sengketa pada Pasal 322 ayat 4 draft RUU Kesehatan berbunyi:

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sudah melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis, aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif.