Menkes Budi: Ada Kesenjangan Kelengkapan Alat Kesehatan Antar RSUD

Kekurangan alat kesehatan di RSUD yang sebenarnya dipegang pemerintah daerah membuat Menkes Budi Gunadi Sadikin berpikir keras. Ia sedang mulai mendata kebutuhan alat kesehatan untuk mengetahui alkes apa yang kurang dan tidak tersedia di RSUD setempat.

Selanjutnya, ia akan memberikan alkes sesuai kebutuhan RSUD. Boleh dibilang, alkes ini pun harganya mahal. 

“Saya hadapi kesulitan karena itu (RSUD di daerah) di luar yurisdiksi saya. Saya lagi berpikir, sekarang  saya lagi mulai mendata. Semua dokter sudah saya data, semua alat-alat saya data,” terang Budi Gunadi.

“Saya mau bagi-bagi alat-alat mahal nih. Ada alat cath lab, saya mau bagi mammografi, saya sudah bagi-bagi 10.000 USG.”

RSUD Harus Isi Laporan Kesiapan Alat

Untuk diperhatikan, pemberian alkes mahal ke RSUD ini ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Budi Gunadi menekankan, RSUD harus mengisi laporan kesiapan alat agar alat yang diberikan bisa dimanfaatkan.

“Saya nanti mau kasih ‘suatu kondisi tertentu.’ Kalau mereka enggak ngisi laporan kesiapan alatnya, saya enggak kasih tuh alatnya. Jadi ada insentif dan disinsentif ya,” imbuhnya.

“Saya lagi mikir bisa enggak ya Dana Alokasi Khusus-nya (DAK) untuk kabupaten/kota itu saya tahan (kalau tidak mengisi laporan kesiapan alat)? Kan saya punya Rp24 triliun setahun yang saya bagi tuh tiap kabupaten/kota.”

Demi mendukung pendataan alat kesehatan di RSUD, Budi Gunadi Sadikin meminta bantuan para anggota dokter muda yang tergabung dalam Junior Doctor Networks (JDN) untuk ikut melakukan kontrol dan monitoring.

“Apa yang bisa teman-teman JDN bantu? Di kami itu ada yang namanya aplikasi kelengkapan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau dia (RSUD) isi alatnya ada, tapi kenyataannya enggak ada. Saya kan enggak tahu,” pintanya.

“Nah, teman-teman JDN sebagai alat kontrol dan monitoring. Nanti bisa dibantu laporan alat di Rumah Sakit Umum Daerah yang enggak lengkap. Semua RSUD ya nanti masukan (datanya) rutin.”

Pelaporan Alkes Lebih Sistematis

Untuk daftar pelaporan alat kesehatan di RSUD dapat direkap dua bulan sekali. Tujuannya, agar pelaporan alkes yang kurang dan apa saja yang dibutuhkan bisa lebih sistematis.

“Nanti bikin dua bulan sekali dilisting, misalnya kelengkapan peralatan di RSUD, buat perbaikan. Jangan sampai keburu rame demo, lalu ada dokter mundur dari RSUD. Harusnya ya bisa kita atasi karena masyarakat kan jadi tidak terlayani,” pungkas Menkes Budi.

“Buat saya, bagaimana cara kita bisa terus bikin suatu mekanisme supaya lebih sistematis. Nanti jaringan JDN bisa bantu, nanti kami bikin form sederhana buat laporan alat-alatnya. Sehingga kontrol check and balance-nya (saling mengontrol, menjaga keseimbangan) bisa terjadi.”