Bukan Lagi Darurat Kesehatan Global, Pakar Ingatkan COVID-19 Masih Ada dan Bisa Sebabkan Kematian

Beberapa aturan memang telah dilonggarkan akibat berakhirnya status kedaruratan global ini. Namun, ini bukanlah alasan untuk berhenti menerapkan mitigasi dan protokol kesehatan.

Menurut Dicky, pencabutan status kedaruratan global bukan berarti virus Corona langsung hilang secara otomatis. Butuh transisi beberapa tahun untuk masa transisi. 

“Pencabutan (status kedaruratan global) ini tidak berarti secara otomatis menghilangkan dampak langsung maupun tidak langsung dari COVID-19 itu sendiri. Akan butuh beberapa tahun untuk masa transisi. Itu yang harus disadari,” ungkap dokter yang meraih gelar magister sains dalam bidang epidemiologi penyakit menular di Universitas Griffith itu.

Dicky menganggap bahwa PHEIC ini merupakan sesuatu yang harus diselebrasi, syukuri, dan apresiasi karena akhirnya bisa terwujud.

Namun, diperlukan juga refleksi dan introspeksi terhadap apa yang telah dipelajari dan harus perbaiki. Mulai dari kemampuan mendeteksi penyakit berpotensi wabah secara dini, cara meresponnya, hingga mencari cara untuk mencegah hal yang serupa terjadi di masa depan.

“Ini yang jadi PR (pekerjaan rumah), terutama di sistem kesehatan. Tiga siklus ini masih menjadi tugas kita, karena di situ ada banyak sekali aspek yang harus kita perbaiki,” kata Dicky.

Pencabutan PHEIC juga berdampak bagi status COVID-19 Indonesia. Dicky mengatakan bahwa dengan pencabutan status kedaruratan global, maka Indonesia juga bisa mencabut status kedaruratan tingkat nasional.

“Konsekuensi dari pencabutan ini artinya Indonesia bisa mencabut status kedaruratan COVID-19 di tingkat nasional,” ungkap Dicky.

Kabar menggembirakan ini tentunya harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap fakta bahwa pandemi COVID-19 itu sendiri masih nyata adanya.

Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa pencabutan status darurat level nasional harap ditunggu.

"Tentu saja untuk waktunya tunggu dulu ya, karena itu kewenangan dari Pak Menteri atau Pak Presiden," kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Mohammad Syahril.

Terkait teknis pencabutan status darurat COVID-19 di Indonesia masih perlu dibicarakan lagi.

"Tergantung teknisnya, apa cukup di level menteri atau Presiden (yang mencabut). Cuma waktunya kita tunggu dulu karena ini kan yang punya kewenangan dari Menteri maupun Pak Presiden," jelas Syahril.