Menkes Budi Sebut Status Darurat COVID-19 Indonesia Bakal Dicabut oleh Presiden Jokowi

Terkait pencabutan kedaruratan COVID di Indonesia, kasus virus Corona pun sedang naik selepas masa Lebaran Idul Fitri 2023. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah resmi mencabut status darurat COVID-19 pada 4 Mei 2023 atau

Lantas, apakah hal itu akan memengaruhi pencabutan kedaruratan COVID di Indonesia?

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, kenaikan kasus COVID ini tengah dikaji oleh para ahli.

Meski kasus naik, kondisi COVID di Indonesia masih terbilang terkendali dan jauh dari kriteria pandemi WHO. Secara definisi, disebut pandemi, jika penyebarannya meluas hingga seluruh dunia.

“Ini yang sedang dikaji karena kondisi naiknya kasus masih sangat jauh dari angka kriteria pandemi WHO. Pandemi (di Indonesia) masih terkendali,” ujar Nadia saat dihubungi Health Liputan6.com melalui pesan singkat pada Sabtu, 6 Mei 2023.

Pertimbangan Situasi Pencabutan Darurat COVID-19

Adanya pengkajian yang dilakukan para ahli soal pencabutan status darurat COVID-19 di Indonesia juga untuk mempertimbangkan, kapan situasi yang tepat untuk pencabutan tersebut. Hal ini membutuhkan kajian matang.

“Ini yang dikaji oleh para ahli, bagaimana baiknya situasi yang tepat – untuk pencabutan status kedaruratan COVID Indonesia,” terang Nadia.

Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security Policy Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman menjelaskan, salah satu dampak dari pencabutan status darurat COVID-19 global berkaitan dengan meluasnya kekuasaan bagi setiap negara untuk merespons pandemi COVID-19.

"Intinya, pencabutan PHEIC ini lebih memberikan keleluasaan, otorisasi pada masing-masing negara untuk merespons COVID-19," ujar Dicky melalui keterangan pada Health Liputan6.com, Sabtu (6/5/2023).

"(Entah itu) tetap dalam status kedaruratan atau mereka masukan (COVID-19) dalam program pengendalian penyakit secara umum," sambungnya.

Negara Punya Kewenangan Respons COVID-19

Hal tersebut dikarenakan menurut Dicky, dengan pencabutan Public Health of Emergency International Concern (PHEIC) ini, tiap negara jadi punya kewenangan sendiri untuk merespons bagaimana pandemi COVID-19 akan disikapi kedepannya.

"Negara-negara itu punya keleluasaan lebih atas itu, karena kalau PHEIC-nya tidak dicabut, mau tak mau akan terus darurat. Namun, bahwa dia masih pandemi, ya iya dalam konteks saat ini. Tapi sekali lagi, sudah tidak seperti status yang akut dua atau tiga tahun awal pandemi," kata Dicky.