Lebih dari 7.000 Ibu Hamil Positif HIV, Kemenkes: 76 Persen Belum Dapat Pengobatan ARV

Lebih lanjut, Syahril mengungkap bahwa ada lebih dari 14.000 anak yang dinyatakan positif HIV. 

“Sampai saat ini, secara kumulatif, ada 14.150 anak usia 1–14 tahun yang positif HIV,” tuturnya.

“Nantinya, (HIV) akan memengaruhi kualitas hidup (anak) ke depannya dan masa depannya,” lanjutnya. 

Menurut pemaparan Syahril, angka ini akan terus bertambah apabila deteksi dan pengobatan dengan ARV masih kurang.

Upaya Skrining HIV Jadi Prioritas

Oleh sebab itu, ia menuturkan bahwa upaya skrining HIV pada tiap individu menjadi prioritas.

“(Skrining) menjadi prioritas untuk mencapai eliminasi, termasuk pemutusan mata rantai penularan HIV secara vertikal dari ibu ke bayi,” terang Syahril.

Selain skrining sebagai upaya pencegahan, menurut Syahril, tentu setiap ibu yang telah dinyatakan positif HIV juga harus mendapatkan tata laksana yang sesuai.

“Setiap ibu yang terinfeksi itu 100 persen harus mendapatkan tata laksana yang bagus, yang cukup,” katanya.

Harapannya, agar angka anak yang terinfeksi HIV sejak dilahirkan dapat ditekan.

“Angka kesakitan dan kematian juga dapat ditekan, dan menekan beban negara dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat,” lanjut Syahril.

Tata laksana yang sesuai diberikan dalam bentuk pengobatan ARV.

“Maka, 100 persen ibu-ibu yang terdeteksi tadi harus diobati dengan ARV. Agar anaknya terbebas dari HIV,” ia menambahkan.

Syahril menuturkan bahwa penting bagi orang dewasa memberikan perlindungan anak terhadap penyakit menular.

“Anak-anak adalah generasi penerus, tentu saja kita ingin menciptakan anak-anak generasi penerus yang sehat, dan khususnya kita harus membebaskan dari penyakit menular seksual,” tuturnya.

Selain itu, hak anak untuk sehat juga sesuai dengan mandat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 46 yang berbunyi:

"Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan."

“Jadi, adalah kewajiban negara, pemerintah, keluarga, maupun lingkungan agar anak yang lahir betul-betul terhindar dari ancaman penyakit menular,” ujar Syahril.