Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin memberi tanggapan soal aksi damai yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Menurutnya, mengungkapkan pendapat dan perbedaan opini adalah hal wajar. IDI sendiri melakukan unjuk rasa untuk menolak dilanjutkannya Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan.
Baca Juga
“Untuk mengungkapkan pendapat itu adalah hal yang wajar dan ini komunitas kesehatan adalah komunitas intelektual yang berpendidikan lebih tinggi dari rata-rata lain,” kata Budi di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Advertisement
“Kalau ingin mencapai tujuan perbedaan pendapat wajar, tinggal bagaimana bisa mengungkapkan pendapat itu dengan cara-cara beradab. Tujuan pemerintah memastikan layanan kesehatan meningkat sebaik-baiknya dan saya rasa itu tujuan masyarakat,” tambah Budi.
IDI Sambangi Gedung Kemenkes
Sekira pukul 12.30 WIB, rombongan aksi damai bertolak ke gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan melanjutkan orasi di sana. Sebelumnya, pada pukul 08.00 WIB demo dilakukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Ketua IDI Adib Khumaidi dalam orasinya menyerukan bahwa pihaknya ingin pemerintah menghentikan pembahasan RUU Kesehatan.
“Sampai jam dua (siang) lebih masih penuh semangat, masih berani menyuarakan aspirasi kesehatan rakyat Indonesia yang memang sudah tepat aspirasi ini disampaikan ke Kementerian Kesehatan,” kata Adib dalam orasinya di depan gedung Kemenkes, Jakarta Senin (8/5/2023).
Massa yang membludak membuat Kemenkes tak membuka gerbang guna menghindari kerusuhan. Melihat pendemo yang tak dibiarkan masuk ke halaman gedung Kemenkes, Adib pun mengutarakan kekecewaannya.
Ribuan dokter anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia) berunjuk rasa memprotes program dokter layanan primer (DLP) yang diputuskan oleh pemerintah
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Minta Gerbang Dibuka
Akibat gerbang yang ditutup, demo pun sempat memanas. Pihak IDI meminta masuk ke halaman gedung Kemenkes, tapi gerbang dihadang.
“Tolong dibuka pagarnya! Ini gedung negara Indonesia, saya jamin tidak ada anarkis ketika massa masuk. Buka pintu! Ibu bapak Polri saya jamin tidak akan terjadi anarkis, kenapa kami dilarang masuk, buka buka buka!” kata perwakilan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) saat berorasi.
Permintaan ini tak dikabulkan oleh pihak keamanan dan Kemenkes. Hal ini sontak membuat situasi memanas dan massa berteriak meminta gerbang dibuka. Bahkan ada beberapa yang memaksa masuk tapi berhasil dicegah.
“Tenang-tenang tolong berhenti dulu, kita satu komando jangan dipaksa (masuk) berhenti dulu,” kata orator lainnya menenangkan.
Advertisement
Merasa Dianaktirikan
Menurut Adib, Kementerian Kesehatan adalah ayah dari IDI dan persatuan dokter lainnya. “Tapi kalau ayahnya tidak bisa membela kita, anak-anaknya, apakah kita anak tiri?”
Adib menambahkan, upaya unjuk rasa ini bukan lah hal yang dilakukan secara tiba-tiba. Demonstrasi, lanjut dia, adalah langkah yang dilakukan setelah berbagai proses telah dijalani untuk menolak RUU Kesehatan.
“Semua wadah advokasi sudah kita lakukan, sebagai bapak seharusnya bisa memperhatikan anak-anaknya. Ini adalah anak-anak Kementerian Kesehatan semua," katanya.
Mendengar keramaian di depan gerbang, pihak Kementerian Kesehatan pun mempersilakan lima perwakilan organisasi kesehatan untuk masuk dan menyampaikan aspirasinya.
Tak Menjadi Jawaban Permasalahan Kesehatan di Indonesia
Adib merinci, pihaknya menuntut Kemenkes untuk setop proses pembahasan RUU Kesehatan lantaran beberapa hal. Salah satunya, IDI menganggap substansi dalam RUU Kesehatan belum mencerminkan kebutuhan dari permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesia.
“Substansi yang ada dalam undang-undang itu belum mencerminkan kebutuhan dari permasalahan kesehatan di Indonesia. Substansinya belum mencapai permasalahan-permasalahan keseluruhan,” ujar Adib.
“Kalau kemudian ini dibuat, maka yang terjadi adalah tidak menjadi sebuah jawaban permasalahan penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia, itu yang pertama,” lanjutnya.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Advertisement