7 Poin IDI Tolak RUU Kesehatan, Masalah Penghapusan Anggaran hingga Aturan Aborsi

Poin selanjutnya yang membuat IDI menolak RUU Kesehatan adalah:

• Pemerintah menghapuskan satu-satunya unsur organisasi profesi. Padahal, Beni menilai organisasi profesi bisa memberi perlindungan pada masyarakat dan sudah diatur dalam undang-undang.

“Undang-undang profesi itu hak wajib satu untuk memberi perlindungan kepada masyarakat. Jangan sampai ada double standard, dobel profesi yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan masyarakat tidak mendapatkan haknya.”

• Terkait pasal aborsi, tadinya diatur maksimal 8 minggu. Dalam RUU ini, aborsi dibolehkan hingga 14 minggu di mana janin sudah terbentuk. Ini dinilai bukan lagi kategori aborsi melainkan pembunuhan janin.
• Terkait legalisasi tembakau dan alkohol. IDI khawatir banyak masyarakat yang tidak terlindungi dari sisi kesehatan.

Beni juga membahas soal kriminalisasi tenaga kesehatan. Dalam RUU ini, banyak pasal pemidanaan tenaga kesehatan.

“Hubungan dokter dan tenaga kesehatan dengan masyarakat adalah hubungan keperdataan kesehatan. Maksudnya adalah upaya maksimal, tidak boleh menjanjikan hasil. Pasien yang datang ke dokter maka dokter sesuai sumpahnya akan mengobati secara maksimal supaya mencapai kesembuhan.”

“Tapi yang terjadi adalah perbedaan, kalau terjadi sengketa atau permasalahan tentu diarahkan pada penyelidikan dan pemidanaan. Nah kalau ini terjadi maka akan penuh penjara yang isinya tenaga kesehatan. Karena untuk membuktikan adanya unsur kelalaian tidak bisa menggunakan azas pidana umum yang diatur dalam KUHP.”

Pada Senin, 8 Mei 2023 kemarin, IDI dan organisasi profesi telah melakukan aksi damai di depan gedung Kemenkes. Lima perwakilan IDI pun diminta masuk untuk berdiskusi.

Saat diskusi, poin-poin di atas lah yang disampaikan. Dan usai diskusi, Beni menerangkan bahwa pihaknya menunggu keputusan dari Kemenkes.

“Mereka (Kemenkes) akan mempertimbangkan itu dan kami harap pertimbangannya tidak terlalu lama. Kita akan lihat terus reaksinya seperti apa. Apakah kita terus dikasih gula manis-manis atau memang direalisasikan.”

“Kami meminta waktu sesegera mungkin dua atau 20 hari ke depan, kita akan lihat. Jika tidak ada tindak lanjut dari Kemenkes, kita akan lakukan aksi seperti ini lagi dan ini akan seluruh Indonesia,” ujar Beni.